JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Dapil II Provinsi Sumatera Barat, Hj Nevi Zuairina yakin Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 khususnya di Ranah Minang bakal sukses dengan berbagai persiapan termasuk regulasi penguatan protokol kesehatan.
Saat ini, kata Nevi kepada Beritalima.com, Jumat (18/9), Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumatera Barat telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 menjadi Perda. Pelanggar protokol kesehatan (Prokes) bakal dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp 250.000,” tutur Nevi.
Anggota Komisi VI DPR RI mengatakan, upaya-upaya tegas dalam mencegah semakin memburuknya pandemi ini dalam praktek-praktek lapangan sudah bagus. Ada pelanggar yang diminta membersikan kuburan, ada yang diminta membersihkan selokan hingga denda kurungan atau denda uang yang menjadikan Pemprov serius memerangi wabah virus Corona.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, regulasi yang dibuat Pemprov versama DPRD Sumatera Barat ini bukan semata-mata untuk menghukum rakyat tetapi mengarahkan seluruh masyarakat untuk mengikuti kebiasaan baru termasuk senantiasa memakai masker di luar rumah agar wabah Covid-19 tidak semakin meluas.
Dikatakan, disiplin akan tercipta seiring berjalannya waktu sehingga masyarakat terbiasa memakai masker dan memberlakukan protokol kesehatan termasuk menjaga jarak secara fisik.
“Saya punya keyakinan bahwa Pilkada serentak akan berjalan sukses dan damai, ketika masyarakat sudah menerapkan kebiasaan baru sesuai kaidah protokol kesehatan.”
Dikatakan Nevi, itu harus dimulai dari sekarang, sehingga ketika pada saat pilkada tiba, ketertiban dan keamanan akan terjalin baik dalam prakteknya. “Pelaksanaan pilkada ini tidak serumit Pemilu. Durasi yang efektif pemilihan dalam satu TPS hanya sekitar tiga jam semua hak pemilih tersalurkan.”
Bila ingin lebih baik lagi, ditambah jumlah TPS. Intinya sosialisasi pelaksanaan pilkada yang dinaungi adaptasi regulasi ketat terhadap protokol kesehatan akan menjadi kunci penting suksesnya pelaksanaan Pilkada.
Karrena itu, Nevi memuji lahirnya Perda ABK di Sumbar saat Pilkada menuju puncak-puncak tahapannya. Dia menyarankan agar Mendagri segera mengevaluasi terutama implementasi Perda di masyarakat.
Dia berharap, dalam setiap eksekusi aturan ini ada uji cobanya juga. “Jangan langsung saklek karena masyarakat perlu bimbingan, sosialisasi dan pengarahan. Kita harus tegas dalam masalah kesehatan ini, tapi ketegasan ini juga perlu santun. Hukuman sosial sebagai alternatif denda uang juga akan memberi dampak sesuai dengan kearifan lingkungan masing-masing daerah,” demikian Hj Nevi Zuairina.
(akhir)
