JAKARTA, Beritalima.com– Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan, data Global Religious Futures, penduduk muslim Indonesia 2020 mencapai 229 juta jiwa lebih.
Karena itu anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina menolak penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja.
“Indonesia kan penduduknya mayoritas Muslim. Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia mencapai 269 juta jiwa lebih tahun ini dengan 85,17 persen beragama Islam. Jadi, perlu sertifikasi halal produk sebagai regulasi tertinggi negara kita,” ucap Nevi dalam keterangannya, Senin (27/1).
Tudingan segelintir pihak yang menyatakan, investasi dan perekonomian terhambat bila masih ada kewajiban sertifikasi halal merupakan ide yang tidak bijak. Data sudah membuktikan, Indonesia merupakan pasar sangat potensial dunia, yang berarti tidak semena-mena dalam menghancurkan benteng perlindungan pada keyakinannya.
“Sertifikasi halal untuk makanan membawa spirit healthy food, makanan yang aman, sehat bergizi dan aman dari segala efek samping bahan berbahaya baik kimia maupun rekayasa genetika”, tegas Nevi.
Legislator dapil Sumatera Barat ini meyakinkan kepada seluruh konstituennya serta umat muslim di Indonesia, Fraksi PKS, yang dikomandoi langsung Ketua Fraksi, kompak menjadi yang terdepan mempertahankan kewajiban sertifikasi produk Halal. Regulasi ini telah dibahas sekian lama dengan berbagai pengkajian dan simulasi demi kenyamanan hidup di bumi Indonesia ini. (akhir)
