JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dapil II Provinsi Sumatera Barat, Hj Nevi Zuairina meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar penyusunan roadmap BUMN 2020-2024 idiel dalam arti yang disusun itu sangat memungkinkan direalisasikan.
Soalnya, ungkap anggota Komisi VI DPR RI itu dalam keterangan kepada Beritalima.com di Jakarta, Minggu (6/12) pagi, potensi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sangat besar. Namun, dari potensi begitu besar, hanya sekelumit masuk ke kas negara sehingga roadmap BUMN yang saat ini dikampanyekan Erick Thohir akan menjadi pembuktian kemampuan Pemerintah dalam mengelola aset negara.
“Dalam waktu dekat, pembentukan Holding di berbagai sektor adalah moment penting dan tonggak baru pengelolaan BUMN. Holding Sektor Pertambangan, Holding Sektor Minyak Gas dan Bumi (Migas), Holding Sektor Farmasi, Holding BUMN klaster pangan dan Merger Bank Syariah milik negara, merupakan rangkuman pengelolaan aset negara yang menyeluruh di negara ini. Baik dan penuh tanggung jawab pengelolaannya merupakan langkah awal menjadikan negara ini menjadi maju,” tutur Nevi.
Karena itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan Pemerintahan Jokowi, tujuan pembentukan holding BUMN di antaranya untuk merespons tantangan bisnis sektoral, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, menciptakan sinergisitas antar BUMN serta mendorong peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
Sejak awal, Nevi menekankan, perusahaan plat merah ini tidak dengan swasta terutama swasta pada skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Justru Nevi meminta, agar BUMN dapat membina UMKM, bisa dalam bentuk kemitraan, atau anak-anak binaan yang dibesarkan hingga minimal menjadi usaha tingkat menengah kokoh dan stabil saat mendapat ujian berbagai situasi bisnis termasuk dalam kondisi wabah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Melalui Roadmap BUMN, orang menaruh harapan besar kepada BUMN untuk mereformasi seluruh manajemen perusahaan plat merah menjadi perusahaan yang modern, efisien dan kontributif. Ini merupakan ajang seleksi ketat untuk mengeliminir atau melebur perusahaan-perusahaan yang hanya menjadi benalu negara,” kata Nevi.
Dia meminta kepada Kementerian BUMN, ketika implementasi roadmap itu, benar-benar ada realisasi pembinaan UMKM yang saat ini sekitar 60 juta pelaku. Merupakan kebaikan besar peran negara kepada rakyatnya bila UMKM ini tumbuh dan berkembang akibat peran serta BUMN.
“Mesti ada pelibatan UMKM yang tekstual masuk roadmap BUMN. Saya inginkan, UMKM tidak hanya mendapat perlakuan normatif dari BUMN. Dampak yang terlihat adalah mereka hanya stagnan saja, tidak pernah naik kelas. Design pembinaan UMKM mesti tertuang secara komprehensif dalam road map BUMN ini,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
