BANYUWANGI, beriralima.com – Ada-ada saja. Ya, itulah kata yang cukup mewakili apa yang disampaikan oleh sejumlah kontraktor rekanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, Jawa Timur. Disebutkan bahwa instansi dibawah kepemimpinan Amir Hidayat, S.KM, M.Si, tersebut diduga telah melakukan jual beli proyek alias jual beli program kegiatan infrastuktur.
Sungguh pengakuan yang bikin bulu kudu merinding. Merinding disko. Merinding hingga nyaris pusing.
Bagaimana tidak. Disaat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar berburu Operasi Tangkap Tangan (OTT), Dinkes Banyuwangi, justru disinyalir melakukan hal yang rawan pidana.
Isu miring ini mencuat dari pengakuan sejumlah rekanan atau kontraktor. Salah satunya AN, asal Kecamatan Glenmore. Untuk bisa mendapatkan proyek, dia mengaku harus membayar sejumlah uang kepada D, salah satu pejabat Kepala Bidang dilingkungan Dinkes Banyuwangi.
“Saya naruh uang (Bayar) sejak sebelum lebaran lalu, tidak sedikit, puluhan juta,” katanya, Kamis (21/7/2022).
Pengakuan yang sama juga disampaikan RN, rekanan asal Banyuwangi Kota. Menurutnya, dugaan jual beli proyek sudah bukan hal baru. Namun yang terjadi di Dinkes Banyuwangi, dinilai sangat kasar. Jadi berpotensi menjadi temuan pelanggaran hukum.
“Harusnya ditata yang lebih rapi. Kalau sampai jadi temuan KPK kan malah mencoreng nama baik Kabupaten Banyuwangi,” ujar RN kepada awak Media.
Dia juga bercerita, Dinkes Banyuwangi, diduga menerapkan perlakuan khusus terhadap kontraktor yang bau bayar untuk dapat proyek. Jika tidak mau membayar sejumlah uang, masih RN, maka jangan harap bisa dapat kegiatan infrastuktur. Kalau pun bisa, pasti nilainya sangat kecil, antara 20 – 50 juta saja.
“Yang mau bayar, baru diberi proyek dengan nilai Rp 130 juta keatas,” gamblang RN.
Sayang, terkait kabar miring ini, wartawan belum berhasil konfirmasi kepada pihak Dinas Kesehatan Banyuwangi. (bi)
