JAKARTA, Beritalima.com– Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua (Kabinda) Mayjen TNI (Anm), I Gusti Putu Danny Nugraha Karya karena ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menjadi catatan kelam dalam menangani masalah Papua.
Wakil Ketua DPD RI sekaligus anggota MPR RI, Nono Sampono menegaskan, menangani masalah Papua tidak cukup melalui pendeketan hukum dan senjata. Namun, harus juga melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
Hal tersebut disampaikan Nono dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk ‘Peran TNI Polri Dalam Menumpas KKB Papua’ di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/4).
“Kesimpulan saya maaf, saya harus katakan menyelesaikan masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata,” kata Nono.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno dan Anggota MPR RI Fraksi Gerindra dari Dapil Provinsi Papua yang juga anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas.
Dikatakan Nono, semua pihak harus jujur melihat persoalan Papua.
Otonomi khusus yang telah diterapkan di Papua juga harus dievaluasi sebelum diperpanjang.
“Negara sudah memberikan otonomi khusus, di balik ini ada anggaran yang cukup besar dan sekarang walau ada polemik kita menghendaki akan ada lagi. Mari kita atur, jangan sampai ada lagi dikorbankan terutama rakyat,” ucap Purnawirawan TNI Angkatan Laut itu.
Lebih lanjut, Nono mendorong semua pihak berperan dalam menyelesaikan masalah Papua. Jangan sampai Pemerintah saat ini mewarisi masalah Papua yang berlarut-larut kepada generasi mendatang.
“Jangan warisan yang masa lalu dan sekarang nanti kita limpahkan lagi buat generasi berikutnya. Apalagi dalam keadaan lebih parah, kan itu masalahnya,” demikian Nono Sampono. (akhir)
