Sidoarjo, beritalima. Com | Pemkab Sidoarjo menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang melanda dua desa yakni Desa Kedungbanteng dan Dess Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo mulai 19 Pebruari 2020 kemarin. Status itu bakal berakhir 3 Maret 2020 mendatang.
Karena itu, sejak ditetapkan tanggap darurat itu penanganan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sidoarjo bersama jajaran TNI-Polri dibantu para relawan dan masyarakat sudah dilakukan secara maksimal. Hasilnya dari 12 RT yang terendam banjir, kini tinggal 5 RT. Sedangkan jumlah warga terdampak yang semula ada 2.500 warga kini berkurang tinggal 1.309 warga.
Hingga kini, Pemkab Sidoarjo terus mengupayakan agar banjir di 5 RT segera surut. Berbagai langkah diupayakan. Saat ini BPBD Pemkab Sidoarjo sudah memasang 11 pompa air untuk menyedot genangan air yang dibuang ke Avour Kali Kedungbanteng.
Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin bersama Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf M Iswan Nusi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito, Camat Tanggulangin berserta tokoh masyarakat berkumpul di Balai Desa Kedungbanteng membahas langkah dan upaya yang bisa dilakukan selama tanggap darurat dua pekan itu.
Rapat yang dipimpin Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin ini akhirnya memutuskan beberapa langkah. Pertama penyedotan yang sudah berjalan maksimal dengan 11 pompa tetap dilanjutkan. Kedua selain menormalisasi juga melakukan pelebaran Kali Kedungbanteng sampai dengan Banjarasri dengan menertibkan bangunan liar di sepanjang tanah irigasi. Selain itu, langkah yang ketiga direncanakan akan dibangun bosem sebagai penampungan air saat musim hujan di Tanah Kas Desa (TKD) kedua desa langganan banjir itu.
“Kami minta Camat dan Kepala Desa daerah terdampak banjir segera mengumpulkan warganya. Koordinasikan terkait rencana penertiban bangunan liar di sepanjang kali Kedungbanteng dan Banjarasri,” pintah Nur Ahmad Syaifuddin usai rapat koordinasi, Minggu (23/02).
Selain itu, Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini meminta saat pelaksanaan normalisasi sungai dan penertiban bangunan liar, rencana pembangunan bosem terus dilakukan. Meski musim hujan sudah berakhir.
“Karena tujuannya agar setiap tahun dua desa ini tidak lagi terjadi langganan banjir. Ini penanganan permanennya,” tegasnya.
Sementara Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumardji memberikan solusi yang sama. Yakni normalisasi serta pelebaran sungai dan pembongkaran bangunan liar yang berdiri di atas tanah sempadan sungai. Sumardji menilai, selama melakukan sidak, penyebab banjir adalah karena pendangkalan sungai dan penyempitan sungai akibat banyaknya bangunan liar itu.
“Kalau ingin banjir ini segera selesai dan tuntas, maka solusinya hanya ada dua. Normalisasi kali dan bongkar bangunan liar. Kami minta warga yang punya bangunan harus mengikhlaskan saat program ini dilaksanakan,” paparnya.
Hal yang sama juga disampaikan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf M Iswan Nusi. Baginya bangunan liar penyebab tidak lancarnya aliran air serta menyempitnya sungai menjadi faktor meluapnya air kali ke rumah warga dan memicu banjir.
Sementara rencana pembongkaran bangunan liar dan normalisasi kali dalam waktu dekat akan diputuskan. Saat ini Camat dan Kades bersama tokoh masyarakat berkoordinasi bersama warga Kedungbanteng dan Banjarasri. Pada kesempatan ini, BPBD Pemkab Sidoarjo membagikan 570 pasang sepatu booth untuk warga terdampak. Sedangkan Tagana membuka dapur umum dan membagikan 3.000 nasi bungkus per hari, ujarnya. (kus)
