JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta mengatakan, keberadaan Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) telah menjadi ladang usaha bagi sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.
Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder memberikan kontribusi secara maksimal di dalam pemberdayaan Ultra Mikro (UMi) untuk mewujudkan kemandirian usaha, serta dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di daerah.
Komite IV DPD RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Sumatra Utara dalam rangka Pengawasan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pembiayaan Ultra Mikro 2021 di Provinsi Sumatera Utara, Senin (7/6).
Delegasi dipimpin Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta didampingi Wakil Ketua Komite IV, Casytha A Kathmandu (Jawa Tengah). “UMKM memiliki konstribusi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ungkap Novita Anakotta, senator dari Dapil Provinsi Maluku ini.
Dalam Raker hadir perwakilan PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) dan Pemprov Sumatera Utara hadir sebagai narasumber. Edwin Soeharto Inkiriwang dari PT Pegadaian (Persero) mengatakan, pihak pengadaian punya komitmen dalam pengembangan ekosistem ultramikro.
“Khususnya di Kanwil I Medan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kadin dan Aparatur Desa serta mengembangkan berbagai produk pegadaian yang sangat bersahabat dan mudah diakses,” jelas dia.
Pembinaan ekosistem usaha juga dilakukan PT PNM seperti dijelaskan, Alfian Langkamane. Disebutkan, PNM membentuk sebuah ekosistem bagi pelaku usaha yang dimulai dari Pendidikan awal tentang pentingnya aset dan pengelolaan usaha hingga melakukan bisnis dan berkembang menjadi pengusaha.
Pelaku usaha ultra mikro tak hanya punya modal finansial juga intelektual yang dikembangkan dari berbagai pelatihan usaha, tetapi memiliki modal sosial dengan memperluas lapangan kerja di lingkungannya. Saat ini terdapat 2.184 pelaku usaha binaan PT PNM di Sumatra Utara yang telah siap naik kelas.
Darmansyah Husein (Bangka Belitung) menyatakan upaya sinergitas stakeholder seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif dan Penyalur Kredit Program agar penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro dan pembiayaan ultra mikro berjalan efektif dan tepat sasaran perlu terus menjadi perhatian bersama.
Hal senada juga disampaikan Abdul Hakim (Lampung). Selain itu, perlu penguatan regulasi terkait program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan dukungan untuk akses pembiayaan serta pembinaan dan pendampingan perlu diperjelas kewenangannya agar program berjalan efektif.
Kepala Dinas Koperasi Sumatera Utara, Unggul Sitanggang mengharapkan program bantuan dialokasi dengan lebih tepat sasaran, perlu sinkronisasi data dan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Juga mengungkapkan, proses penyaluran pembiayaan masih perlu disederhanakan.
Hal ini diaminkan Muhammad J Wartabone (Senator dari Sulawesi Tengah. Menurut Wartabone, program bantuan bagi pelaku usaha mikro juga harus didukung oleh perusahaan daerah, agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Lalu Suhaimi Ismy (NTB) mengatakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BPUM dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan lebih terukur, dalam hal ini, sinergitas dengan pemerintah daerah adalah sebuah keniscayaan.
Novita mengatakan, pembiayaan Ultra Mikro terus dioptimalkan dan menjadi program bantuan sosial yang mampu meningkatkan kemandirian usaha terutama pada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. (akhir)
