Jakarta, beritalima.com| – Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi kekeringan melanda sebagian besar NTB dan meminta Pemerintah Daerah gerak cepat menanganinya.
Ia menuturkan, lambatnya penetapan status tanggap darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berpotensi memperburuk dampak sosial maupun ekonomi masyarakat.
Seperti diketahui BPBD NTB menjelaskan hingga kini pihaknya belum menetapkan SK Tanggap Darurat. Hal ini disebabkan masih menunggu laporan resmi dari kabupaten/kota terdampak.
Padahal, bencana kekeringan sudah dirasakan hampir seluruh wilayah NTB, terkecuali Kota Mataram. Beberapa daerah bahkan masuk kategori kekeringan ekstrem. Dari laporan BMKG, di Kabupaten Sumbawa, khususnya Kecamatan Lape dan Rhee, masa Hari Tanpa Hujan (HTH) telah mencapai 61 hingga 77 hari.
Menanggapi kondisi tersebut, Mirah menilai, keterlambatan dalam menerbitkan SK tanggap darurat dapat menghambat penyaluran bantuan serta intervensi anggaran yang seharusnya segera diberikan kepada masyarakat terdampak.
“Kekeringan adalah bencana yang dampaknya langsung dirasakan rakyat kecil, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada pertanian dan peternakan. Jika menunggu terlalu lama, kerugian akan semakin besar. Pemerintah daerah harus lebih proaktif, jangan sampai rakyat dibiarkan menunggu,” paparnya.
Mirah menambahkan, SK Tanggap Darurat tidak sekadar dokumen administratif, melainkan kunci agar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa segera digelontorkan.
Lebih jauh, Mirah menyoroti kondisi infrastruktur air di NTB yang masih minim, terutama di desa-desa yang tidak memiliki sumur bor, jaringan PDAM, maupun sumber air alternatif.
“Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis air bukan hanya soal cuaca ekstrem, tapi juga soal lemahnya infrastruktur dasar. Pemerintah harus hadir dengan solusi jangka pendek, seperti distribusi air bersih, dan jangka panjang, seperti pembangunan jaringan air dan sumur bor di daerah rawan,” terangnya.
Selain itu, Mirah meminta BPBD bersama Pemprov NTB untuk meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota agar segera menyampaikan laporan resmi.
“Kekeringan bukan hanya persoalan pemerintah. Semua pihak harus ikut serta, baik dalam distribusi air, edukasi penghematan, maupun pembangunan sarana yang lebih berkelanjutan,” katanya.
“Jangan sampai setiap musim kemarau, rakyat NTB selalu dihadapkan pada krisis air bersih. Kita butuh rencana jangka panjang agar generasi mendatang tidak mewarisi masalah yang sama,” kritik Mirah.
Jurnalis: rendy/abri
