Hal itu ditanggapi Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI bahwa masalah utang dan segala macam, sudah menjadi urusan pemerintah dan menyerahkan masalah utang kepada pemerintah. Tapi diakui Politisi Partai Hanura DPR RI itu, menyatakan bahwa DPR nanti akan melakukan pengawasan.
“Jadi itu konstitusi kita, kalau pemerintah mau menambah utang harus jelas peruntukkannya untuk kemana meskipun untuk memperkuat program nawa cita, tapi harus ada outcomenya, hasilnya apa dan manfaatnya apa,” tandas Nurdin usai Sidang Paripurna DPR RI, Senin (25/7/2016) mengenai laporan Badan Anggaran DPR RI tentang hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2017 di Nusantara I DPR RI.
Apalagi utang Indonesia sudah mencapai Rp3.271 triliun ditambah Rp585 triliun. Totalnya utang Indonesia bisa melonjak menjadi 3,866 triliun. Hal itu cukup dilihat saja kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, apakah memang pemerintah akan menambah utang sebesar itu, karena nantinya DPR akan melakukan evaluasi,
“Permasalahan kita sekarang ini, bagaimana kinerja pemerintah dan kabinetrnya untuk melihat membangun suatu ekonomi yang sustainable yang berkelanjutan dengan meningkatkan pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi. Dan jangan terlalu besar untuk mengandalkan utang. Solusi pertama sudah menaikkan UU Trax Amnesty, mudah-mudahan hasilnya sesuai apa yang kita harapkan,” harap Nurdin yang duduk di Komisi XI DPR RI..
Oleh karena itu untuk melaksanakan program Tax Amnesty dibutuhkan usaha keras untuk mencapai yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi dan dukungan semua pihak agar program Tax Amnesty dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
“Saya kira kita lihat animo masyarakat sekarang itu kelihatannya bagus, pasar juga merespon dengan positif. Mudah-mudahan perkiraan kita akan lumayan bagus, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi sehingga kita tidak perlu membuat utang yang besar,” tuturnya. dedy mulyadi
