JAKARTA, – Lutius Kogoya, Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, marah dan kecewa terhadap perilaku salah 1 oknum komisioner dan tim kuasa hukum KPU Tolikara yang di ketuai oleh Wais Al Qarni Dasila, pada sidang kedua di Mahkamah Konstitusi (MK), tanggal 24 Januari 2024,lalu.
” Saya kaget saat pengacara saudara Wais Al Qarni Dasila menyampaikan kepada hakim perihal kesepatakan komisioner perolehan suara di 6 distrik tidak sah. Itu tidak benar dan tidak ada kesepakatan itu. Setelah saya selidiki dan cek, ternyata ini kejahatan terselubung antara salah 1 rekan oknum komisioner KPU Tolikara, kuasa hukum dan salah 1 staf kesekretariatan. Ini mal administrasi. Saat sidang berlangsung, Saya meminta waktu untuk interupsi tetapi pengacara kami tidak berikan peluang, seakan-akan dia sudah setting agar tidak terjadi apa-apa,” beber Kogoya, Jumat (31/01/2025), kepada media ini.
Secara terperinci, Kogoya menceritakan, tepatnya di Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 16 Desember 2024 malam pukul 23:55 WIT selesai pleno penetapan rekapitulasi suara 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Tolikara. Dari total 46 distrik, di pleno kan hanya 40 distrik. Karena keterbatasan waktu pentahapan oleh KPU RI melalui KPU provinsi Papua Pegunungan, alhasil 6 distrik belum diplenokan. Sebelum ketuk palu, tidak pernah terjadi kesepakatan antara Komisioner KPU, Bawaslu Tolikara dan para saksi pasangan calon untuk menghanguskan suara 6 distrik.
” 6 Distrik yang belum diplenokan yaitu, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Airgaram dan Distrik Yuneri. Kurang lebih, total 37.233 suara yang belum diplenokan. Jika dihanguskan melanggar hukum dan konsekuensinya dipidanakan. Kendala kami hanya keterbatasan waktu saja. Tetapi oknum-oknum ini yang dengan sengaja ingin meniadakan suara sah tersebut,” tegasnya.
Sesuai perundang-undangan yang berlaku, Perbawaslu / UU pemilu:
(1). Undang undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, Pasal 532 ; ” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi TIDAK BERNILAI atau Menyebabkan peserta pemilu tertentu perolehan suara menjadi berkurang, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan Denda paling banyak RP 48,000.000,00 juta.
(2). PKPU / UU Pemilu:
Peraturan mengenai hilangnya hak pilih seseorang yang disebabkan penyelenggara pemilu telah diatur dalam Pasal 510, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa : setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp. 24 juta.
(3). Putusan MK dalam perkara Nomor 011_017/PUU_l/2003, tanggal 24 Februari 2004. Menyebutkan:
Hak Konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang di jamin oleh konstitusi, undang undang maupun konvensi Internasional, maka pembatasan PENYIMBANGN, PENIADAAN dan PENGHAPUSAN akan HAK PILIH, di maksud merupakan PELANGGARAN terhadap Hak Asasi dari warga negara dalam pemilu atau pilkada.
” Sebagai agenda finishing sebelum sidang di MK, tanggal 22 Januari 2025, kami 4 komisioner, saya selaku Ketua KPU, komisioner Divisi Data, Teknis dan Hukum berkonsultasi ke KPU RI terkait PHPU dengan kuasa hukum bersama KPU Provinsi Papua Pegunungan. Salah 1 oknum Komisioner dan operator KPU Tolikara memberikan saya bersama 2 rekan komisioner untuk tanda tangan surat. Namun, hanya disodorkan kolom tanda tangan tanpa saya lihat apa isi surat tersebut. Saya hanya disuruh tanda tangan. Karena saat itu ada pemanggilan mendesak masuk ruangan KPU RI untuk konsultasi, saya belum sempat melihat isi surat dan hanya tanda tangan saja,” ingatnya.
Kogoya menilai, oknum rekan komisioner dan oknum Sekretariatan bertindak semena-mena tanpa kesepakatan bersama, mencari solusi terkait suara sah 6 distrik yang belum di plenokan. Tetapi, dengan sengaja melakukan aksi terselubung membuat surat kesepakatan.
” Saya sebagai Ketua KPU merasa tidak dihargai sama sekali atas ulah 2 oknum ini.Warga Negara termasuk suara 6 distrik, memberikan suara merupakan hak dasar setiap individu atau warga Negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak pilih merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap warga Negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilukada. Sudah tercantum landasan hukumnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024,” tegasnya lagi.
Secara terpisah, Junius Wonda yang menjabat Komisioner Divisi Teknis KPU Tolikara menyayangkan aksi saudara Wais selaku kuasa hukum yang menyampaikan pernyataan di hadapan hakim MK saat sidang kedua perihal kesepakatan total suara di 6 distrik tidak sah.
” Sungguh saya kaget. Tidak ada kesepakatan itu. Waktu konsultasi ke KPU RI tanggal 22 Januari 2025, Saya cuma disodorkan kolom tanda tangan dan belum membaca isi surat. Isi surat ditutup pakai kertas, saya hanya tanda tangan. Jadi, tidak sah hanya 4 komisioner. Ini hanya permainan 1 orang oknum rekan komisioner dan oknum operator sekretariatan KPU Tolikara bersama-sama dan diam- diam membuat surat dan pernyataan isi surat itu, sehingga muncul saat sidang yang disampaikan kuasa hukum, saya kaget. Sampai hari ini, oknum rekan komisioner dan oknum kesekretariatan ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan kami. Nomor telepon mereka tidak aktif. Saya tegaskan harus rekapitulasi dan pleno ulang suara 6 distrik tersebut. Karena, belum ada kesepakatan 5 komisioner melalui rapat pleno. Surat kesepakatan perihal suara tidak sah 6 distrik itu, tidak benar dan surat tersebut tidak sah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kities Wenda selaku Komisioner Divisi SDM mengakui, saat konsultasi di KPU RI tanggal 22 Januari 2025 dirinya tidak sempat hadir karena sakit. Namun, dihubungi oleh salah 1 oknum Sekretariatan KPU Tolikara di hari yang sama agar menandatangai surat.
” Oknum sekretariatan tersebut menghubungi saya dan menemui saya secara langsung di salah 1 lokasi di Jakarta. Saya membaca isi surat sebelum tanda tangan. Saya kaget isi surat kesepakatan perihal suara tidak sah 6 distrik. Saya dengan tegas menolak menandatangi surat itu. Spontan, oknum dari Sekretariatan ini mengancam saya karena tidak tanda tangan surat tersebut. Dia kecewa, marah dan mengancam saya bisa dipidana kalau tidak tanda tangan. Alibinya dengan menerangkan soal peraturan yang berlaku. Tetapi, saya bersikukuh sampai pembacaan surat saat sidang kedua di MK, surat tersebut tidak ada tanda tangan basah dari saya,” akuinya.
Sekedar tahu, hasil pleno penetapan suara sah 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Tolikara tahun 2024 oleh KPU setempat sebagai berikut ;
* Nomor Urut 1, paslon Irianus Wamindo – Arson.R. Kogoya : 41.432 suara sah
* Nomor Urut 2, paslon Nus Weya – Yan Wenda : 42.191 suara sah
* Nomor Urut 3, paslon Dinus Wanimbo – Gamael Eldorando Enumbi : 45.136 suara sah
* Nomor Urut 4, paslon Willem Wandik – Yotam Wonda : 61. 925 suara sah
Atas hasil pleno ini, 3 paslon gugat PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Yakni, paslon nomor urut 1,2 dan 3. Dengan dalil, total kurang lebih 37.233 suara 6 distrik belum sempat rekapitulasi dan ditetapkan dalam pleno tingkat kabupaten. (ulin)
