PASURUAN, beritalima.com– Diduga ada percobaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa Kertosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang bekerjasama panitia program prona tahun 2017 yang berjumlah lumayan banyak pengajuannya. Sedangkan pemerintah pusat mengadakan program prona untuk meringankan beban masyarakat.
Namun, berbeda kenyataan yang didapat masyarakat desa Kertosari ini dusunnya, yakni masih saja ada oknum yabg diduga melakukan penarikan/biaya yang melebihi anggaran yang ditentukan oleh pusat.
Sebut saja LW salah satu korban kenakalan perangkat desa menyampaikan bahwa, sertifikat miliknya bisa diambil tapi dengan syarat harus membayar biaya Rp 770 ribu rupiah, dengan alasan untuk tambahan biaya oprasional.
“Padahal dulu kesepakatan awal biaya dikenakan hany Rp 420 ribu rupiah tapi, sekarang malah biaya membengkak, sebagian tetangga ya di ambil saja karna mereka butuh,” ungkap LW kepada beritalima.com, Jumat 25/05/.
“Saya mau bayar tapi saya minta kwitansi kalau dikasih , karna uang buat bayar uang pinjaman dari saudara,” imbuh LW dengan logat kagok (Madura) itu
Sementara Kades Kertosari Waluyo Utomo, sangat kaget dengan adanya kabar bahwa oknum perangkat desanya yang diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai contoh di masyarakat yang baik, melakukan pungli.
“Saya tidak tau mas dengan kejadian ini, waktu program prona itu panitianya pak Ivan, dia sekarang menjadi pegawai kecamatan Purwodadi, coba sampean temui dulu pak Ivan,” kata Waluyo Utomo.
Ditemui di kantor kecamatan Purwodadi Ivan yang dulu menjabat sebagai sekretaris desa (carik) dan juga sebagai ketua panitia program prona di desa Kertosari menyampaikan memang benar jika dirinya dulu menjadi panitia program prona di desa Kertosari.
“Benar mas saya dulu ketua panitia tersebut (prona), untuk biaya disepakati Rp 470 ribu dan kemarin pas ada bapak Presiden Jokowi, kunjungan kerja (kunker) ke Pasuruan warga diundang sekitar 100 orang warga kertosari untuk mendapat sertifikat gratis dan sudah dibagikan ke warga, tapi kalau sekarang katanya ada penarikan sebesar itu saya tidak tau mas, coba sampean tanya ke Kasun masing masing desa,” imbuh Ivan yang juga menjabat pekerjaan doble sebagai PNS dan komite SD kertosari.
Sungguh sangat miris yang dilakukan oknum pelayan masyarakat Desa Kertosari, yang masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang baik, pemerintah tidak membebankan masyarakat agar dibantu dengan program program dari pusat.
Dan saat awak media mendatangi Kasun Ismail tidak ada orangnya di rumah, menurut info ada rapat mendadak di balai desa kertosari. (Mifta)
