Jakarta | beritalima.com – Mempercepat transformasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, memperkuat nilai ekonomi karbon yang berintegritas, serta menjaga kualitas lingkungan hidup demi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Isyu tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI. Tahun 2026 menatap optimis baru dengan pagu anggaran meningkat hampir 30 persen menjadi Rp1,39 triliun. Ditegaskan, optimisme ini bukan sekadar wacana, melainkan hasil dari kerja konkret sepanjang 2025.
“Kami percaya bahwa langkah menuju lingkungan hidup yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih tangguh hanya bisa dicapai dengan kolaborasi penthahelix yang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat,” ujar Menteri Hanif diterima beritalima.com, Minggu (7/9/2025).
Salah fokus utama KLH/BPLH pada 2026 adalah percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Regulasi ini menjadi panduan nasional bagi pembangunan berkelanjutan. Sebagai ujung tombak pelaksanaan, pemerintah daerah digandeng erat, sementara Forum Rektor dilibatkan untuk menghadirkan riset, inovasi, dan edukasi berbasis akademik. Sinergi ini memperlihatkan bahwa kolaborasi penthahelix kini benar-benar terwujud di lapangan.
“Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, kita mampu menghadirkan kebijakan terbaik bagi bangsa dan lingkungan hidup Indonesia,” jelas Menteri Hanif.
Capaian fiskal turut memperkuat langkah ke depan. Hingga September 2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor lingkungan telah mencapai Rp287,77 miliar, atau melampaui target lebih dari tiga kali lipat. Prognosis akhir tahun bahkan diperkirakan mencapai Rp549 miliar. Lonjakan ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum lingkungan sekaligus hasil sinergi pusat-daerah dalam pemungutan denda dan kompensasi lingkungan.
“Tema pembangunan lingkungan hidup 2026 menuntun kami untuk membelanjakan setiap rupiah anggaran secara efektif dan efisien, tetap menjaga daya dukung lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Menteri Hanif.
Dengan fondasi kerja yang nyata, KLH/BPLH mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan 2026 sebagai momentum transformasi lingkungan hidup. Percepatan implementasi RPPLH bersama kepala daerah dan sinergi Forum Rektor diyakini akan mempercepat tercapainya kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi yang produktif sekaligus inklusif, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Syukur alhamdulillah, rapat seharian ini berjalan intens dan maraton, namun tetap mengedepankan aspek-aspek yang prudent serta diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tutur Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto.
Menteri Hanif menambahkan bahwa dukungan legislatif menjadi penguat utama dalam menjalankan kebijakan KLH/BPLH.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Komisi XII DPR RI. Rekomendasi dan masukan dari DPR akan menjadi langkah penting bagi kami menjalankan tugas dengan lebih percaya diri,” pungkas Menteri Hanif.
Jurnalis : Dedy Mulyadi
