Jakarta, beritalima.com| – Baru setahun menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makassar IA Khusus (dilantik Desember 2024), Dr I Wayan Gede Rumega SH, MH, telah melakukan berbagai terobosan penting dan sangat optimis sambut 2026 yang penuh tantangan. Baru saja, Rumega (sapaan akrabnya), terima penghargaan Kategori Role Model Pimpinan PN Kelas IA Khusus di Acara Abhinaya Upangga Wisesa di Lingkungan Peradilan Umum pada 2025.
Rumega, kelahiran Karangasem, Bali (1968), telah memiliki jam terbang tinggi di dunia peradilan. Suami dari Ni Wayan Suryani, SE., SH., MH., ini, diantaranya pernah menjadi Hakim di Lembata (Nusa Tenggara Timur), Trenggaleng dan Banyuwangi (Jawa Timur), Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Ketua PN di Tabanan (Bali) dan Jember (Jawa Timur).
Sebelum hijrah ke Makassar, Sulawesi Selatan, Rumega sempat menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Jakarta Utara. Berikut petika wawancara beritalima (BL) dengan Rumega (RUM):
BL. Bagaimana capaian kerja/kinerja di PN Makassar sepanjang 2025?
RUM. Sepanjang 2025, sejak dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada Desember 2024, fokus utama kepemimpinan diarahkan pada penguatan kinerja organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Penetapan target kinerja dilakukan secara terukur dengan menitikberatkan pada efektivitas manajemen perkara dan kepatuhan terhadap standar administrasi peradilan. Hal tersebut tercermin dari peningkatan kinerja PN Makassar melalui Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang pada 2025 berhasil menempatkan PN Makassar pada peringkat lima besar, sebagai indikator meningkatnya tata kelola perkara, konsistensi administrasi, serta kualitas pelayanan kepada pencari keadilan.
BL. Tantangan apa yang harus dikedepankan dalam menjawab kebutuhan kerja ke depan?
RUM. Tantangan ke depan semakin kompleks seiring dengan dinamika kebutuhan pelayanan hukum di wilayah Kota Makassar serta adanya kebijakan strategis nasional berupa pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru pada 2026. Kondisi tersebut menuntut kesiapan institusional yang menyeluruh, meliputi penyesuaian pola kerja, pemahaman substansi hukum, serta harmonisasi pelaksanaan tugas antarunit kerja. Oleh karena itu, penguatan perencanaan strategis, mitigasi risiko, dan kesiapan sumber daya menjadi hal yang perlu dikedepankan agar implementasi regulasi baru dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
BL. Untuk SDM di PN, apa yang harus dibenahi lagi?
RUM. Penguatan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas strategis. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur peradilan perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pengembangan pengetahuan hukum, peningkatan keterampilan teknis peradilan, maupun pembinaan integritas dan profesionalisme. Hal ini menjadi krusial dalam rangka mendukung kesiapan PN Makassar menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru, sekaligus memastikan kualitas putusan dan pelayanan peradilan tetap terjaga.
BL. Untuk sinergitas lintas lembaga, apa yang harus ditingkatkan?
RUM. Sinergitas lintas lembaga perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan, baik dengan aparat penegak hukum terkait maupun melalui forum komunikasi pimpinan daerah. Kolaborasi yang efektif antarinstansi menjadi faktor strategis dalam menciptakan sistem pelayanan hukum yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.
BL. Pesan yang ingin disampaikan sebagai pimpinan dalam menyambut tahun 2026?
RUM. Dalam menyambut 2026, pimpinan Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan arah kebijakan dan target kinerja berfokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelayanan peradilan. Komitmen ini diarahkan untuk memastikan kesiapan PN Makassar dalam menghadapi perubahan regulasi serta mendukung terwujudnya peradilan yang agung, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.
Jurnalis: abriyanto
