Orkestrasi Peran Penting Kominfotik Menjawab Tantangan
Mataram,Berita Lima.Com.
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki peran yang sangat strategis menjawab tantangan dan dinamika era informasi.
Percepatan dalam hal diseminasi informasi dan pemanfaatan teknologi hingga ke kabupaten/ kota diharapkan seirama dengan pemerintah provinsi agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.
Beberapa hal diantaranya, area blankspot, pengembangan aplikasi, NTB Satu Data dan kerjasama lembaga Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menjadi agenda yang harus diselesaikan secara bersama. Selain itu, restrukturisasi kerjasama media dan pranata kehumasan juga menjadi perhatian.
“Dinas Kominfotik dinas yang sangat strategis. Tugas pemerintah provinsi melakukan sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka koordinasi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Selain penganggaran, pimpinan daerah di kabupaten/ kota harus memiliki cara pandang yang sama dalam menghadapi tantangan dan dinamika informasi”, ungkap Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamudin Amy S.Sos dalam rapat koordinasi Diskominfotik di Sumbawa Besar, Rabu (30/03).
Diuraikannya, area lemah sinyal atau blankspot yang diusulkan ke pemerintah pusat dari 104 titik telah disetujui 85 titik. Pembangunan BTS baru maupun optimalisasi jaringan, ada di hampir seluruh kabupaten/ kota di tahun ini. Adapun pengembangan aplikasi untuk layanan teknologi informasi, Najam menekankan, pemerintah provinsi mengakomodir kabupaten/ kota yang siap dengan sumberdaya dan aplikasi serta mampu dan berkomitmen melayani kebutuhan masyarakat. Begitupula dengan NTB Satu Data, dikatakan Najam, regulasi yang telah ada memungkinkan kabupaten/ kota untuk segera memperbaharui data statistic agar selaras dengan pemerintah provinsi.
Terkait penyebarluasan informasi dan kerjasama media, Najam menjelaskan, keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kominfotik NTB memerlukan strategi agar fungsi diseminasi dan kerjasama tetap berjalan maksimal. “Karena pertumbuhan media yang sangat pesat yang juga terjadi di kabupaten/ kota harus dilihat secara proporsional untuk menjalin kerjasama”, jelas Najam. Dalam hal pranata kehumasan, ia meminta kabupaten/ kota kooperatif dalam hal asesmen untuk tunjangan jabatan mereka sesuai data jumlah pranata humas se NTB.
Rakor berlangsung selama tiga hari mulai 29 sampai 31 Maret di Sumbawa dihadiri Kepala dinas Kominfotik se NTB.(sbl)
