ACEH UTARA, Beritalima – Komite Peralihan Aceh (KPA) siap mereset kader partai yang akan mengisi bursa legeslatif menuju Pileg 2019. Hal itu dilakukan, agar mutu pelayanan rakyat dari partai lokal terkait akan lebih baik.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Jhony, panglima muda daerah IV Pasee yang sekaligus juru bicara KPA/PA wilayah pasee kepada wartawan beritalima.com, menyebutkan. PA akan memilih kader terbaik untuk masyarakat Aceh sebagai perwakilan masyarakat di kursi legeslatif, baik di tingkat DPRK maupun DPRA.
Hal ini akan menjadi kabar buruk bagi kaderirasi Partai Aceh (PA) yang selama ini dinilai hanya mengutamakan kelompok tertentu, namun faktanya mengabaikan kepentingan masyarakat. PA sendiri mengakui tidak sedikit para wakil rakyat yang selama ini dipercayakan sebagai penampung aspirasi masyarakat, justru jauh dengan masyarakat-masyarakat di suatu daerah pemilihan terkait.
“Kita sedang mengevaluasi kader legeslatif, kita mengkui tidak semua legeslatif yang pernah kita usung tidak seperti diharapkan, bagi mereka yang mejauhi masyarakat, mereka tidak usung lagi. Dan disini kita sangat selektif dalam mengevaluasi para calon legeslatif ini,” ujar M. Jhony disela-sela jamuannya berbuka puasa bersama di rumah ketua DPRK Aceh Utara H. Ismail A. Jalil alias Ayah Wa, Matang Drien, Kec. Tanah Jambo, Kab. Aceh Utara, Kamis (07/06/18).
“Yang tidak sesuai dengan perjuangan Partai Aceh untuk rakyat, tetap kita recall atau tidak lagi kita usung,” tegasnya.
Lebih lanjut M. Jhoni mengatakan, pihaknya telah mengantongi beberapa nama bakal calon legestif yang dipastikan kader terbaik bagi partai Aceh juga masyarakat, khususnya Aceh Utara.
Sementara, satu nama yang kerap dibicarakan untuk mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh adalah Ismail A. Jalil alias Ayah Wa.
Ia menegaskan, partai Aceh wajib dipertahan di tengah-tengah masyarakat, berhubungan Implementasi MoU belum bisa dijalankan secara penuh di propinsi itu. Partai lokal tersebut, disebutkan sebagai salah satu kapitasi jalur politik yang sepenuhnya mempertahankan kearifan lokal dan ke khususan Aceh.
“MoU harga mati di Aceh, tujuan perjuangan rakyat melalui KPA dan PA adalah untuk menyukseskan MoU ini,” kata M. Jhony tegas.
Sementara para wakil rakyat yang akan mengemban tugas di meja legeslatif nantinya, tidak hanya bertugas sebagai perpanjangan tangan rakyat meraih MoU Helsinky, namun juga sebagai imunitas bagi penyenggaraan pembangunan Aceh di bawah pemerintahan Aceh saat ini.
Dengan demikian,, fungsi dualisme ini meningkatkan peran partai lokal tersebut, pasca gagalnya Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf menjadi Gubernur Aceh sebagai pucuk pemerintah aceh.
“Kita merasa sangat dirugikan atas kekalahan pada Pilkada yang lalu, dimana KPA/PA sebagai perantara pengontrol kesuksesan implementasi MoU. Dengan lahirnya MoU Helsingki itu adalah sebuah harapan baru bagi Aceh,” ujarnya.
Juru bicara Partai Aceh wilayah pasee tersebut mengaku sangat menyayangkan apa yang dilakukan pemerintah saat ini melalui perubahan beberapa butir qanun yang telah dilahirkan dan peraturan Gubernur Aceh terkait program. “Maka kita berhimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bersatu wujudkan harapan kita yang lahir pasca MoU,” katanya menambahkan, “Persatuan dan kesatuan ini harus kita sadari bahwa ada tugas besar untuk mencapai perdamaian abadi ini dan meraih semua butir-butir MoU Helsinky sebagai acuan pemerintah Aceh kedepan,” harapnya.(EN)
