Farida Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) usai acara Musrenbang di Pendopo Bupati
Laporan Reporter Beritalima.com Bondowoso Rois
BONDOWOSO, beritalima.com – Sangat minimnya anggaran pendapatan asli daerah (PAD) membuat Pemkab Bondowoso masih bergantung pada APBN. Kucuran dana dari pusat maupun provinsi masih sangat dibutuhkan untuk pembangunan di Bondowoso.
Hal ini disampaikan oleh Farida Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) usai acara Musrenbang di Pendopo Bupati pada Selasa (19/03/19).
Menurutnya untuk mempercepat pembangunan di Bondowoso, bantuan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi sangat dibutuhkan. Dengan begitu maka Pemkab Bondowoso bisa melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan usulan masyarakat yang sudah masuk di Musrenbang ini.
“Kalau Pemkab Bondowoso hanya mengandalkan PAD saja itu tidak memungkinkan, karena PAD relatif kecil, dibandingkan dengan kebutuhan,” ungkapnya dihadapan wartawan saat menggelar jumpa pers.
Lanjut Farida, potensi keuangan Pemkab Bondowoso sangatlah terbatas, karena salah penyumbang terbesar PAD dari sektor pajak. Apalagi itu dipaksakan untuk menambah PAD maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat, sejumlah masyarakat terbebani oleh naiknya pajak.
“Bisa saja kita menaikkan segala bentuk restribusi, baik itu pajak maupun hal lainnya, tapi kalau itu dinaikkan sampai 100% maka masyarakat yang akan menjadi korban karena terbebani oleh pajak maupun restribusi lainnya. Kita tidak mau seperti itu,” tuturnya.
Sementara terkait dengan kekuatan APBD Bondowoso tahun 2018-2019, tidak berbeda banyak, yakni di kisaran Rp 2 trilliun lebih sedikit.
“Prosentase pemerintah kabupaten sendiri, dari PAD itu tidak sampai 10 persen, karena PAD Bondowoso tidak sampai 200 milliar. Dengan kondisi ini, Pemkab membutuhkan suntikan dana dari provinsi dan pusat,” pungkasnya.
