PADANG,SUMBAR — Pemerintah Kota Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hebatnya, opini WTP yang diraih kali ini merupakan opini WTP Murni.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun 2015 tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Eldy Mustafa kepada Walikota dan Wakil Walikota Padang di aula BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jumat (27/5).
Sejak kepemimpinan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo dan Wakil Walikota Emzalmi, ini merupakan opini WTP yang kedua kalinya diterima. Pada laporan keuangan tahun 2014 lalu, Pemko Padang juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).
Diraihnya opini WTP murni ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan. Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo menyampaikan rasa terimakasihnya kepada BPK RI yang telah memeriksa laporan keuangan Kota Padang dan memberi opini yang cukup menyejukkan.
“Apresiasi yang sangat tinggi serta ucapan terimakasih yang tulus secara khusus kepada Bapak Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang bersedia turun langsung memimpin tim dalam melakukan pemeriksaan khususnya di Pemerintah Kota Padang,” ujar Walikota.
LHP BPK RI untuk Kota Padang
Dalam pemeriksaan kali ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Eldy Mustafa turun langsung dalam pemeriksaan laporan keuangan Kota Padang. Eldy ikut berdiskusi bersama-sama jajaran kerja di Pemko Padang.
“Hemat saya, sudah 12 tahun menjadi pejabat di Pemko Padang, kepala BPK kali ini beda dengan kepala BPK sebelumnya, terasa seperti punya orangtua, kami benar-benar diayomi,” ungkap Mahyeldi didampingi Wakil Walikota Padang, Emzalmi dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi.
Mahyeldi menambahkan, LHP yang diterima Pemko Padang merupakan bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik terkait pengelolaan keuangan di masa mendatang.
“Kami berharap, dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Eldy Mustafa mennyatakan bahwa Kota Padang telah berhasil mempertahankan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
“Sekali lagi kami berikan apresiasi yang tinggi kepada Kota Padang serta semua jajaran di bawahnya yang benar-benar serius dan konsekuen dalam hal menyusun laporan keuangan berbasis akrual,” ungkapnya.
LHP BPK untuk Kota Padang
Eldy menekankan, besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan keuangan tersebut tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat. Akan tetapi terletak pada efektifitas kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
“BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Kepala Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” paparnya.
Opini WTP Hendaknya Menjadi Pemacu Kinerja
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi turut mengapresiasi keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut. Namun demikian, ke depan hendaknya WTP menjadi pemacu peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Pemko Padang.
“Dengan perolehan WTP itu hendaknya semakin menampakkan peningkatan pada kinerja SKPD terutama dalam pelaporan, pengunaan keuangan, dan penataan aset,” kata Muhidi.
Dua kali meraih WTP, harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja sehingga opini WTP dapat dipertahankan setiap tahun.
“Untuk mempertahankannya, tentu harus diiringi dengan kinerja yang maksimal sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi,”.
(pdm/adv/rki)
