SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengatakan bahwa substansi demokrasi adalah mengajak masyarakat pinggiran sebagai korban ketidakadilan ikut ke tengah berbicara memecahkan permasalahan yang ada.
“Caranya dengan membuka ruang publik seluas-luasnya sebagai tempat berdialog untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan,” tuturnya saat menghadiri Pelantikan DPW dan DPD PAN (Partai Amanat Nasional) se Jatim, di Conventian & Exhibition Hall Grand City Surabaya (22/1).
Kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan lanjutnya, bisa dibicarakan. Janganlah membangun budaya tanding dalam membuat konsep. “ Budaya tanding hanya akan memperjauh ketidakadilan. Keadilan tidak bisa dipertemukan dengan saling mengadu kekuatan,” ungkap gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo itu.
Prof. Dr. HM. Amin Rais pun menurut Pakde Karwo juga menandaskan bahwa demokrasi bukanlah aksesori Pemilu, tetapi secara substansi adalah membuka ruang publik seluas-luasnya.
Demikian pula dalam bidang ekonomi, ruang publik sangat diperlukan bagi kelompok-kelompok yang menjadi korban sistem pasar. “Tanpa membawa yang kalah dalam dialog, maka keadilan tidak akan pernah terwujud,” ujarnya.
Demokrasi bukan hanya ceremony, maka dari itu dengan dilantiknya DPW Dan DPD PAN se Jatim sangat diharapkan ketidakadilan yang ada dapat diselesaikan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya sesuai dengan Sila Pancasila ke V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Ipul saat berfoto bersama dengan Ketua Umum Partai PAN di Acara Pelantikan Ketua DPD PAN Jawa Timur di Grend City Suabaya
Ketua Umum DPP PAN Dr. (HC) Zukifli Hasan, SE, MM. dalam pidato politiknya mengatakan bahwa peristiwa tahun 1998 merupakan kejadian koreksi demokrasi. Setelah 19 tahun berlalu, banyak terjadi kemajuan-kemajuan. Misalkan otonomi daerah yang semakin luas. “Tetapi kita perlu merenung, karena kesenjangan sosial masih terasa sampai saat ini,” ungkapnya.
Dicontohkan, masyarakat petani sebagian besar hanya sebagai penggarap tanpa memilihi sawah karena lahannya telah dibeli oleh orang kota. Demikian pula dengan pelaku usaha kecil & menengah yang jumlahnya 93 persen dari jumlah pengusaha yang ada, tetapi jumlah kredit yang diterima mereka hanya sebesar 15 persen dari jumlah kredit yang beredar.
“Itulah tugas partai untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa,” ujarnya. Persaudaraan kita, Kader PAN lanjutnya harus gagah berani mengemukakan kebenaran.
“Seluruh Kader PAN, mari kita duduk berdialog secara jujur dan terbuka, suarakan kebenaran. Layani rakyat dan negara sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah jabatan,” pintanya. (Hum)
