JATIM, beritalima.com – Muslimat NU sebagai organisasi wanita yang solid dan kokoh dalam sikap, program dan struktur organisasinya. Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengajak Musilimat NU agar ikut bersama pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya untuk mengembalikan fungsi keluarga menjadi fungsi pendidik.
Ajakan tersebut disampaikannya pada acara Pelantikan Pengurus PW Muslimat NU Jawa Timur Periode 2015 – 2020, di Hotel Utami Sidoarjo, Minggu (22/5).
Menurut Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo itu, bahwa peran keluarga modern dalam merajut harmonisasi dan kebahagiaan adalah bagaimana keluarga khususnya para kaum ibu berperan utama sebagai Madrasatul Ula (sekolah atau guru pertama) yang menanamkan pendidikan putra-putrinya. “Khususnya pendidikan moral, etika (akhlak) dalam menjalani kehidupan di era global saat ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, agar anak dapat mengembangkan aspek rohani dalam dirinya, menurut Pakde Karwo sebuah keluarga harus tercipta secara secara harmonis dengan menjalankan fungsi dan peran serta menunaikan dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, agar kebutuhannya dapat terpenuhi.
Dipaparkannya bahwa tantangan dan dampak era globaisasi saat ini telah banyak kaum remaja, bahkan orang tua yang terjerumus dalam jurang perilaku menyimpang. “Hal tersebut menunjukkan dekadensi moralitas (akhlak) bangsa sangat mengalami kemundurun,” ungkapnya lebih lanjut.
Dicontohkan, kasus yang menjadi topic perbincangan akhir-akhir ini, yaitu meningkatnya kasus kejahatan seksual dengan kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, sudah berada di ambang batas kejahatan yang sangat tidak manusiawi.
Sebagai pendidik masa depan, Muslimat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut yang merupakan hambatan dalam melaksanakan Misi Islam. Yang paling krusial adalah bagaimana harus mempersiapkan generasi muslim dan muslimah masa depan. “Sebab muslim dan muslimah sebagai mata rantai yang menghubungkan pada generasi berikutnya,” demikian Pakde Karwo memberikan alasan.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur H. Abdul Halim Iskandar pada kesempatan itu mengatakan bahwa DPRD Provinsi Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merancang mengadakan FGD yang akan membicarakan posisi Muslimat dalam pemerintahan. “PW Muslimat NU bukan lagi sebagai obyek pembangunan, tetapi harus menjadi subyek pembangunan. “Artinya PW MNU diajak sebagai sebagai perencana, pelaksana sekaligus sebagai pengawas pembangunan di tingkap provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.
Ketua PP Muslimat NU yang juga sebagai Menteri Sosial RI Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, MSi pada setelah melantik Pengurus PW MNU Jawa Timur mengajak seluruh Muslimat NU untuk bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memerangi permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pornografi.
“Para ibu harus mempunyai Parenting Skill, para muslimat harus berkeliling di tengah masyarakat untuk mengajarinya bagaimana cara mengasuh dan melindungi anak-anak.,” ajaknya.
Dikatakan juga bahwa saat ini , Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Maka pada kesempatan itu diadakan deklarasi Laskar Anti Narkoba Muslimat NU. Yang menyuarakan lima ikrar. Yaitu bersatu melawan narkoba, mengajak ibu-ibu untuk memastikan didalam keluarga bebas narkoba, memberantas penyalahgunaan narkoba, mendukung hukuman berat bagi pengedar narkoba dan merehabilitasi korban pemakai narkoba. (**).
