Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Prov Jatim diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bandiklat harus berubah dan hijrah dengan sikap baru yang lebih mandiri dalam pembiayaan dengan menjadi BLUD tersebut, sehingga tidak bergantung pada APBD.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjadi keynote speaker Ceramah Tematik Diklat Kepimpinan Tk. II dan III di Gedung Bandiklat Prov. Jatim Jl Balongsari Tama Surabaya, Selasa (7/3) siang.
Ia mengatakan, BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.
Menurutnya, perubahan Bandiklat Prov. Jatim menjadi BLUD tersebut perlu dilakukan melihat pendapatan asli daerah (PAD) yang selama tiga tahun ini stagnan akibat perlambatan ekonomi global. Perubahan ini merupakan salah bentuk expenditure reform yang sedang berjalan (on going).
“BLUD ini dilakukan untuk menyiasati bahwa expenditure government kita turun, tetapi nilai pembangunannya tambah. Untuk itu Bandiklat perlu hidup mandiri. Kalau tidak menjadi BLUD, maka tidak akan ada diklat,” tegas Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, uang yang diterima Bandiklat Prov. Jatim itu dibuatkan rencana kerja anggaran diklat. Berikutnya hasil rencana kerja tersebut dipresentasikan oleh Kepala Bandiklat Prov. Jatim dihadapannya.
Menurutnya, untuk pengembangan BLUD, Bandiklat Prov. Jatim bisa menggunakan sebanyak 70 persen widya iswara (WI) dan 30 persen outsourcing. WI Bandiklat Prov. Jatim mendapatkan remenurasi berdasarkan produktivitas. Untuk itu, WI perlu membuat materi setiap tahun untuk tahun depannya dengan melibatkan peserta diklat dalam pembuatannya. “Kalau setiap tahun tidak membuat hasil konsep tentang materi yang akan disampaikan tahun depannya, maka jangan dibayar,” imbuhnya.
Selain itu, Bandiklat Prov. Jatim juga bisa mengundang Hermawan Kartajaya, Konjen AS, Konjen Jepang Konjen RRT untuk mengajar sekaligus merumuskan model kelas baru. Sehingga peserta diklat bisa menjadi kader globalisasi.
Dijelaskan Pemprov Jatim telah melakukan BLUD pada rumah sakit milik provinsi, UPT Kesehatan, UPT Bibit Dinas Pertanian. Seperti RSUD dr. Soetomo setelah menjadi BLUD terdapat peningkatan. Pada tahun 2013 minus Rp. 100 milyar, tahun 2015 menjadi surplus Rp. 200 milyar, dan tahun 2016 surplus Rp. 234 milyar. “Semua daftar yang akan di-BLUDkan akan dibuat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga menyampaikan kunci sukses kepada peserta diklat berupa inovasi utamanya dalam menghadapi kelangkaan pembiayaan. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, peserta harus bisa menjadi entrepreneur. “Entrepreneurship bisa dilakukan dengan menggunakan potensi partisipasi masyarakat,” imbuhnya.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs. Benny Sampir Wanto, MSi menjelaskan, Ceramah Tematik ini merupakan rangkaian kegiatan Diklat Kepemimpinan (PIM) Tingkat II dan III. Diklat Pim II Angkatan 4 diikuti sebanyak 60 orang dan Diklat Pim III Angkatan 52-53 sebanyak 72 orang. (**).
