SURABAYA, beritalima.com – Data-data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berperan penting bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menekankan kepada bupati/walikota pentingnya penggunaan data ini agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Kita harus menggunakan data ini betul-betul sesuai kebutuhan dan kepentingan agar tidak bias. Data ini sangat penting sehingga jangan sampai isu malah menjadi keputusan,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat menghadiri Statistical Capacity Building Bupati/Walikota se-Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (6/11) sore.
Menurutnya, penggunaan data ini harus dilakukan dalam setiap proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mulai dari proses distribusi misalnya, kebijakan pemanfaatan sumber daya harus berbasis data. Termasuk dalam hal alokasi kebijakan sumber daya alam sampai dengan penyediaan barang dan jasa kepada publik. Juga, proses stabilisasi dalam pengendalian fiskal, serta proses regulasi dalam hal ini penetapan perda.
“Semua proses ini harus berbasis data. Jangan mengatakan informasi tanpa data yang dianalisis,” katanya.
Pentingnya data ini, lanjut Pakde Karwo, termasuk dalam hal pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik harus ada kepastian syarat, biaya dan waktu. Kemudian, ada indeks kepuasan masyarakat, akuntabilitas pelaksanaan dan efisiensi pelayanan. Semua hal ini harus terukur dan berbasis data.
“Untuk mendukung hal ini maka dibutuhkan data yang valid dan ini diperoleh dari BPS, jadi bupati/walikota harus mengundang BPS kab/kota untuk diminta presentasi,” katanya.
Ke depan, ia mengusulkan kepada BPS agar menambah kab/kota di Jatim yang dihitung Indeks Harga Konsumennya, dimana saat ini hanya ada di 8 kab/kota. Kemudian rilis pertumbuhan ekonomi atau PDRB kab/kota yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus tahun selanjutnya, bisa dilakukan lebih cepat.
“Saya juga usul data mengenai ketenagakerjaan dan kemiskinan kab/kota yang selama ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, bisa ditambah kalau bisa dua kali,” terangnya.
Sementara itu Kepala BPS RI, Dr. Suhariyanto mengatakan, penentuan suatu kebijakan berdasarkan data atau fakta sangatlah penting. Kemudian, dalam menghubungkan data yang sangat teknis dengan kebijakan yang relevan, tidaklah mudah. Untuk itu dibutuhkan data yang berkualitas.
“Data berkualitas ini harus memenuhi enam syarat, yakni relevan, akurat, aktual dan tepat waktu, aksesibilitas dan kejelasan, interpretabilitas serta koherensi dan keterbandingan,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa indikator strategis yang bisa dilihat dalam merumuskan kebijakan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, GINI ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari data tersebut, harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Sebagai contoh dalam kasus kemiskinan, setelah mengetahui karakteristik kemiskinan di Jatim, selanjutnya kebijakan yang dibuat harus lebih fokus.
“Bupati/walikota harus tahu karakteristik kemiskinan di wilayahnya, harus dilihat budaya dan kekhasan daerah masing-masing serta mampu memberikan motivasi bagi masyarakatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala BPS juga menyampaikan apresiasinya kepada Pakde Karwo yang dianggap sebagai satu-satunya gubernur di Indonesia yang hafal mengenai data baik tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, selama 10 tahun kepemimpinannya, Pakde Karwo selalu menggunakan data dalam membuat kebijakan sehingga kemajuan pembangunan di Jatim luar biasa. Hal itu terlihat dari banyaknya penghargaan yang diraih.
“Dengan kesibukan yang padat, Pakde Karwo juga mampu berkali-kali menerbitkan buku, ini prestasi luar biasa,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim menyerahkan penghargaan kepada tiga kab/kota kategori pemerintah daerah tingkat II dengan kerjasama dan pengguna data BPS terbaik. Terbaik pertama diraih oleh Kab. Probolinggo, terbaik kedua diraih oleh Kota Kediri, dan terbaik ketiga diraih oleh Kab. Sidoarjo.
Turut hadir Kepala BPS Prov. Jatim, Bupati/Walikota se-Jatim, Kepala BPS kab/kota se-Jatim, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (rr)
