Kepedulian, kebijakan, perjuangan, dan aksi nyata Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berperikemanusiaan bagi masyarakat Jatim mendapat apresiasi tertinggi dari pemerintah. Pakde Karwo, sapaan akrabnya dianugerahi Penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) Tahun 2016.
Penghargaan berupa lencana emas dengan pita gantung berwarna hijau dan kuning itu disematkan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo kepada Pakde Karwo saat Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2016 di Stadion Sanaman Mantike, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selasa (20/12).
Satyalancana Kebaktian Sosial adalah tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusaiaan pada khususnya.
Selain Pakde Karwo, penghargaan serupa juga diterima Gubernur Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya. Beberapa tokoh yang juga diberi penghargaan, diantaranya Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hj. Aisyah Hamid Baildlowi.
Atas penghargaan yang diterimanya, Pakde Karwo mengatakan semua itu berkat kerja keras seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, DPRD, Polisi, TNI, swasta, LSM, dan masyarakat dalam berjuang demi kemanusiaan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jatim.
“Dalam membangun kesejahteraan sosial, kami selalu mengutamakan demokrasi partisipatoris, yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Tujuannya agar upaya kami tepat sasaran dan solusi yang diberikan sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu didukung pula oleh masyarakat kami yang memiliki ciri khas sangat peduli, empati, senang berbagi, mengutamakan toleransi, dan suka bergotong-royong membantu sesama. Itulah yang mengantarkan kami meraih penghargaan ini,” ujarnya.
Ia melanjutkan, pihaknya sangat serius dalam menangani kesejahteraan sosial. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya anggaran APBD untuk penanganan dimaksud. Pada tahun 2014, mencapai Rp. 144,5 miliar, tahun 2015 mencapai Rp. 159,7 miliar. Sedangkan secara keseluruhan, sejak Pakde Karwo memimpin (2009-2015) anggaran untuk penanganan kesejahteraan sosial mencapai Rp. 957,6 miliar.
Penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai program, seperti Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Perlindungan Sosial, Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, serta Program Perencanaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
Pakde mencontohkan, program-program yang telah dilakukan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya adalah “Jawa Timur Bebas Pasung” dan “Pulang Kampung”.
Pada program bebas pasung misalnya, semua SKPD terkait dilibatkan. Setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, mereka dikembalikan ke masyarakat dengan pemberian bantuan tambahan gizi dan bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi keluarganya. Pada tahun 2015 mereka mendapat bantuan UEP sebesar Rp. 3.000.000,- per orang untuk 120 KK dan tambahan gizi untuk 360 orang. Pada tahun 2016 bantuan perbaikan gizi diberikan pada 340 orang dan penguatan keluarga (family gathering) pada 120 KK.
Contoh lainnya adalah program “Pulang Kampung” atau pemberantasan lokalisasi di Jatim, yang berhasil menutup 46 lokalisasi WTS di seluruh Jatim. Selanjutnya eks penghuni lokalisasi dipulangkan ke daerah asalnya dengan dibekali keterampilan dan bantuan UEP. Pada tahun 2015 sebanyak 60 orang dengan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- dari pemerintah Provinsi.
Sementara itu, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo mengatakan, peringatan HKSN untuk mengingatkan kita akan nilai kesetiakawanan sosial sebagaimana dicontohkan para tokoh masyarakat, pekerja sosial dan sosiawan saat perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda yang tak mengakui kemerdekaan RI pada Tahun 1945-1948 lalu.
Ketika itu, mereka bekerja dengan jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, serta kerelaan berkorban tanpa pamrih demi menegakkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Gaungnya, pada 20 Desember 1949 dijadikan sebagai Hari Sosial untuk merayakan perginya pasukan Belanda dari tanah Indonesia sekaligus pengakuan bahwa Indonesia benar-benar merdeka.
“HKSN menunjukkan bahwa bangsa ini berhasil melewati berbagai tantangan dan cobaan melalui kokohnya kesetiakawanan. Jika jaman penjajahan dulu para pejuang kita berhasil mengusir Belanda. Di era sekarang, kesetiakawanan sosial kita tunjukkan melalui kepedulian dan bantuan terhadap sesama seperti saat gempa melanda Aceh beberapa waktu lalu. Mari kita terus tanamkan dan perkuat nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam aksi nyata. Itulah yang membuat bangsa ini kuat” katanya.
Sementara itu, Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, semangat kesetiakawanan sosial yang dibuktikan dengan keberhasilan mengusir Belanda menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan melebihi peluru dan meriam, yakni kekuatan hakiki berupa hati dan perasaan senasib seperjuangan.
Tahun Depan, HKSN Diselenggarakan di Jatim
Penyelenggaraan HKSN Tahun 2017 akan diselenggarakan di Jatim. Kepastian penyelenggaraan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa kepada Gubernur Jatim, Soekarwo di Lapangan Sanaman Mantike saat berlansungnya Acara Puncak HKSN Tahun 2016.
