Menghadapi krisis ekonomi global yang sedang berlangsung saat ini, para kepala daerah dituntut harus mampu berpikir ke arah industrialisasi, yakni industri primer. Kepala daerah didorong untuk mampu mengelola APBD ke arah pengembangan enterpreneurship dalam bidang industri primer. Bila tidak, posisi perekonomian kabupaten/kota akan semakin terpuruk akibat krisis ekonomi ini. Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Korwil Jawa Timur periode 2016-2021 di Pendopo Kabupaten Jember, Sabtu (27/08).
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, para kepala daerah harus bisa mengatur dan mengelola APBD dengan tetap memperhatikan industri primer. Ia minta agar uang APBD bisa berputar dan bergerak di industri primer. “Di Jatim perdagangan dan investasi menjadi fokus. Misal pariwisata harus dijadikan industri pariwisata. Bupati jangan dagang bahan baku pertanian, tapi harus kembangkan industri on farm. Misal pisang diolah jadi keripik pisang, perhatikan packaging-nya, ini kan menambah nilai jual,” katanya.
Hal ini dilakukan karena kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Jatim sangat tinggi, yakni sebesar 54,98% serta menyerap tenaga kerja paling banyak. Pemerintah harus membantu pengusaha kecil melalui APBD. Sedangkan, untuk pengusaha menengah dan besar, pemerintah harus memfasilitasi dengan cara menjamin kelangsungan investasi melalui kemudahan perijinan dan kepastian keamanan usaha. Salah satunya pembiayaan melalui banking system yakni loan agreement. “APBD fungsinya stimulus. Industri besar difasilitasi, sektor UMKM diberi stimulus dan segmen kecil melalui charity. Syaratnya bupati dan DPRD-nya harus kompak,” ujar Pakde Karwo.
Selain mendorong pengelolaan APBD ke industri primer, Pakde Karwo juga mendorong para kepala daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hal ini untuk menekan ongkos distribusi di Jatim agar lebih efisien. Menurutnya, strategi infrastruktur pedesaan menjadi income generate kita. Dalam krisis ini kita harus membangun infrastruktur pedesaan. “Tolong jalan dan infrastruktur di desa dibenahi. Karena jika kita melakukan produksi pertanian kemudian jalan di pedesaan rusak, otomatis ongkos distribusi naik karena truk yang lewat jalan rusak sudah pasti ongkosnya nambah.,” ungkapnya.
Pada Triwulan II Tahun 2016, perekonomian Jatim terakselerasi tumbuh 5,5% (y-o-y). Dari sisi permintaan, akselerasi didorong oleh peningkatan konsumsi swasta dan pemerintah serta akselerasi ekspor yang signifikan. Sementara itu peningkatan kinerja pertanian dan sektor perdagangan menjadi pendorong utama akselerasi dari sisi sektoral.
Selain itu, izin prinsip semester 1 Tahun 2016 total sebanyak 27,98 Triliun Rupiah dengan rincian PMA sebesar 10,29 Triliun Rupiah dan PMDN sebesar 17,69 Triliun Rupiah. Sedangkan realisasinya total 71,62 Triliun Rupiah dengan rincian PMA 12,64 Triliun Rupiah, PMDN 24,79 Triliun Rupiah dan Non Fas 34,19 Triliun Rupiah. Ia menambahkan, lebih dari 50% realisasi investasi berasal dari PMDN non fasilitasi yakni sektor UMKM. Kendala realisasi izin prinsip diantaranya berbenturan dengan perda/RTRW kab/kota, ketidakpastian hukum dan birokrasi, jumlah regulasi dan perizinan yang terlalu banyak, kesulitan pembiayaan realisasi investasi dan ketidakpastian kondisi ekonomi negara investor. Untuk itu Pakde Karwo minta para kepala daerah untuk segera mendetailkan RTRW-nya.
Terkait Dana Alokasi Umum (DAU), menurutnya itu adalah satu hal yang jadi manifes. “Kalau DAU susah, bisa cari dari investasi langsung, kredit perbankan dan anggaran pemerintah. Pertama investasi, kekuatan ekonomi di kab/kota adalah investasi. Kedua, kredit perbankan, permasalahan pembiayaan, plafond kredit pertanian pada 2015 sebesar 2,79 %. Ketiga, anggaran pemerintah, bisa melalui kredit seperti Jamkrida”, ujarnya.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum APKASI Pusat, Emil Elistianto Dardak, Ph.D, menyampaikan bahwa Jatim adalah barometer bagi kegiatan APKASI di seluruh wilayah Indonesia. Apa yg dicapai Jatim akan jadi pelajaran bagi kabupaten yg lain. Menurutnya, forum ini sebagai ajang silaturahmi dan menghimpun aspirasi terhadap permasalahan di daerah. “Kami ingin lembaga ini jadi service oriented, bagaimana APKASI bisa memberikan dukungan bagi para kepala daerah. Keberadaan Korwil ini agar APKASI bisa sejalan di tigkat provinsi. Saya juga berharap APKASI bisa jadi stakeholder KPK dalam mendorong integritas, mampu meningkatkan daya saing, dan berlomba lomba mengenalkan ke dunia luar bahwa kita punya integritas yg luar biasa. Mari belajar dari daerah lain dalam melakukan terobosan,” ujar Bupati Trenggalek ini.
Sementara itu, menurut Ketua Korwil APKASI Jatim, dr. Faida, MMR, APKASI dibutuhkan oleh kepala daerah untuk bersama-sama menyatukan aspirasi dan menyelesaikan problem daerah masing-masing. Selain itu, salah satu problem kepala daerah adalah membangkitkan ekonomi di daerah masing-masing. “Kami harap APKASI bisa mewadahi sinergitas tersebut dan jadi jembatan komunikasi antar kepala daerah misal dalam hal pembangunan infrastruktur,” kata Bupati Jember ini.
Tema Rakerwil APKASI kali ini adalah “Peran Strategi APKASI Korwil Jawa Timur dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016-2020”. Raker ini dihadiri beberapa Bupati di wilayah Jatim diantaranya Bupati Banyuwangi, Wakil Bupati Ponorogo, Bupati Lumajang, Bupati Bangkalan, Wakil Bupati Lamongan, Bupati Kediri, Bupati Bondowoso, da Wakil Bupati Sidoarjo.
WACI Bangun Peradaban Indonesia
Usai menghadiri Raker APEKSI Jatim di Pendopo Kabupaten Jember, Pakde Karwo berkenan membuka secara resmi Wonderful Archipelago Carnival Indonesia (WACI) di Halaman Alun-Alun Kabupaten Jember. Ia sangat mengapresiasi penyelenggaraan acara ini. “Ini peristiwa penting membangun peradaban Indonesia. Ini luar biasa karena bisa menjadi jendela dunia untuk melihat Indonesia,” ujarnya. Ia berharap penyelenggaraan WACI yang menjadi bagian dari Jember Fashion Week ini semakin sukses dan berkembang, sekaligus menjadikan Jember jendela ekspresi kebudayaan. (**).
