Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo sangat mendukung program pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya dengan mendorong organisasi perempuan untuk menjadi Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) di pedesaan selain koperasi wanita. “Kegiatan LKM di pedesaan ini sangat baik untuk menghentikan lintah darat. Selain itu ada kegiatan untuk ibu-ibu di bidang industri primer yang bergerak di sektor UMKM seperti jualan kripik pisang, kripik nangka, dll untuk menggerakkan ekonomi pedesaan,” ujarnya saat menerima Tim Verifikasi Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Kerja Gubernur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (11/10).
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, sebagai indikasi korelatif, pasangan usia subur di Jatim indeksnya 1,9 karena pasangan usia suburnya bekerja. Menurutnya, ini yang menyebabkan kontrol terhadap tingkat pertumbuhan penduduk berjalan.
Ia menambahkan, di Tahun 2015 ada kurang lebih 19 inovasi yang berhubungan dengan anak dan perempuan, serta pelayanan terhadap difabel. “19 inovasi ini ikut masuk di Top 99 Inovasi yang diselenggarakan Kementerian PAN/RB. Semua menyangkut difabel, anak-anak dan perempuan. Kegiatan yang masuk diantaranya koperasi wanita, UMKM yang menyasar ibu rumah tangga,” katanya.
Selain itu, taman posyandu juga masuk dalam kategori ini. Menurut Pakde Karwo, dalam posyandu ada tiga hal, yakni kesehatan, keluarga berencana, serta parenting education. “Ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya ini dilatih keterampilan. Ini holistik antara kesehatan, keluarga berencana dan parenting education. Di Jatim sendiri ada lebih dari 12 ribu PAUD. Ini integrated holistic, karena 1 desa lebih dr 1 paud dan posyandu,” ungkapnya.
Terkait kunjungan tim verifikasi evaluasi pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak ini, Gubernur sangat menyambut baik. “Kunjungan ini bagian penting untuk kami, karena ini masuk dalam 5 indeks kinerja utama kami, seperti pengurangan kemiskinan, pembangunan manusia baik disparitas dan soal gender,” ujar Pakde Karwo.
Sementara itu, Titik Eko Rahayu dari Biro Perencanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa tim verifikasi untuk Pemprov Jatim berjumlah 6 (enam) orang, dan tim ini paling banyak diantara tim verifikasi di provinsi lain. “Jatim ini tim verifikasinya paling banyak karena ada 19 kab/kota yang akan kami verifikasi. Di Jatim sendiri dari 38 kab/kota hanya 2 kab/kota yang belum melakukan evaluasi, atau sebenarnya sudah tapi belum melakukan input secara online, sehingga belum kedata. Kami sangat menghargai 36 kab/kota sudah yang melakukan input secara online,” ujarnya.
Tim verifikasi ini bertugas menilai pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota untuk mendapatkan penghargaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yakni Anugerah Parahita Ekapraya. Selain itu, tim ini juga menilai bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui kebijakan Pengembangan kab/kota Layak Anak (KLA). (**).
