SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menghadiri Rapat Paripurna sekaligus Buka Puasa Bersama di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Jumat (9/6) siang. Dalam rapat paripurna kali ini, Gubernur Soekarwo yang didampingi Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM dan para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
Dalam pemandangan umum tersebut, seluruh fraksi memberikan apresiasi terhadap pertanggungawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengeculian/WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI, hanya saja masih terdapat beberapa catatan yang berbeda dari masing-masing fraksi.
Catatan dari perwakilan Fraksi Partai Demokrat, Hartoyo, SH, MH yakni laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, terbuka yang dilakukan Pemprov Jatim.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Golkar Sahat Tua P. Simanjuntak mengatakan, seluruh jajaran SKPD telah menyampaikan angka capaian dan serapan atas anggaran yang dialokasikan kepada institusinya. Secara umum telah mencapai di atas 90 persen dan angka tersebut digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kinerja satuan kerja. Kekuatan APBD setiap tahun harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, adil dan merata.
Perwakilan PKS H. Ja’far Tri Kuswahyono, SI, M.AP menegaskan, laporan pertanggungjawaban APBD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja gubernur dan Pemprov Jatim atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
Perwakilan Fraksi PPP H. Achmad Salahuddin mengatakan, Pencapaian target pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan permasalahan.
Yang dihadapi tahun 2016 dan setiap tahun selalu ditemui, jelasnya, yakni kondisi perekonomian nasional yang mengalami perlambatan sehingga berdampak pada capaian target penerimaan pajak kendaraan ribuan kendaraan baru masuk ke Jatim. Terbatasnya jumlah aparatur sipil negara dalam melaksanakan kinerja pelayanan pemungutan pajak daerah. Selain itu juga masih dijumpai tingginya ketidakpatuhan wajib pajak.
Selain itu, perwakilan Fraksi Partai Nasdem dan Hanura Bambang Rianto menanyakan terjadinya penurunan realisasi dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2015. Terkait dengan target daerah, realisasi tidak ada yang mencapai target 100 persen. “Bukankah seharusnya mengalami peningkatan realisasi,” pintanya.
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Giyanto berharap program-program Pemprov Jatim dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok seperti operasi pasar murah dan subsidi ongkos angkut atau transportasi perlu terus ditingkatkan. “Jangan sampai bulan ramadhan ini justru dimanfaatkan oleh para tengkulak yang mengambil keuntungan dengan menaikkan harga bahan pokok tersebut,” harap Giyanto.
Buka Puasa Bersama DPRD Jatim
Seusai mengikuti rapat paripurna, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim dengan mengenakan baju koko berwarna putih yang didampingi Sekdaprov Jatim dan para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim melakukan buka puasa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Jatim, Forpimda Jatim, staf di lingkungan Sekretariat DPRD Jatim, maupun masyarakat.
Selaku tuan rumah, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, M.Pd. menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas kehadiran Gubernur Jatim, para eksekutif, Forpimda Jatim. Kegiatan ini sebagai momentum istimewa bagi DPRD Jatim, yang diharapkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai legislatif dapat diberikan kekuatan dan keselamatan lahir batin.
Ia juga mengimbau kepada para anggota DPRD Jatim untuk mengurangi kegiatan partai selama sisa Bulan Ramadhan ini. Sehingga diharapkan bisa melakukan kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. (rr)
