SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menginginkan pembangunan digital ekonomi juga memasukkan informasi digital tentang raw material dalam proses produksi. Hal ini penting dilakukan, agar digital ekonomi tidak hanya mengedepankan proses bisnis/tradingnya saja namun lebih ke proses pemenuhan bahan mentahnya.
“Dalam proses digital ekonomi jika yang dipentingkan adalah proses tradingnya maka kita hanya akan jadi market atau lahan jualan produk-produk tempat lain,” terang Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim pada acara Kegiatan Akses Keuangan Syariah Melalui Shiar, Inkubasi Bisnis Syariah, dan aplikasi Digital Berbasis Masjid (Aksi Shiyam) di Ball Room, Hotel JW Marriot, Surabaya, Kamis (07/06).
Menurut Pakde Karwo, jika informasi digital raw material ini sudah tersedia maka akan memperkuat industri. Selama ini, permasalahan Industri di Jatim maupun di Indonesia adalah adanya keterbatasan bahan mentah. Oleh karena itu, lewat digital raw material saat ada kebutuhan sistem akan dibuka dan ketersedian bahan baku bisa diakses lewat website. “Jika proses digital raw material berjalan efektif maka akan bisa mengurangi impor dan ada barang pengganti dari dalam negeri, sehingga neraca perdagangan kita bisa surplus,” tuturnya.
Pakde Karwo menambahkan, pada tahun 2017 PDRB Jatim mencapai 219 trilyun dan government spendingnya hanya sekitar 7,52 persen, sedangkan sebesar 92,48 persennya berasal dari masyarakat. Dari total PDRB yang diperoleh tersebut 54,98 persennya ditopang oleh UMKM. Oleh sebab itu, potensi besarnya UMKM yang dimiliki Jatim ini harus dikembangkan sebagai pembuat produk bukan hanya sekedar trader. “Inkubasi untuk UMKM ini bukan hanya bisnis atau dagang tapi inkubasinya bagaimana memproses bahan baku untuk industri,” imbuh orang nomor satu di Jatim ini.
Potensi Ekonomi Syariah di Jatim Sangat Besar
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menyampaikan, potensi ekonomi syariah di Jatim sangatlah besar karena mayoritas penduduknya atau sekitar 97,80 persen beragama Islam. Selain itu, jumlah pondok pesantren di Jatim sebanyak 6 ribu dengan jumlah santri sekitar 1 juta yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Karenanya, sejak tahun 2015 pihaknya telah mengusulkan untuk membuat sistem ekonomi syariah murni untuk menjembatani potensi yang sangat besar ini. “Ekonomi syariah murni merupakan jembatan bagi potensi muslim di Jatim terhadap industri jasa keuangan/IJK,” tukasnya.
Dijelaskan, Market share perbankan syariah di Jatim tahun 2017 masih 5,15 persen dan Dana Pihak Ketiga masih 5,17 persen. Data ini membuktikan masih banyak uang yang beredar di masyarakat, maka tawaran syariah murni atau mudarobah sangat memungkinkan. Akan tetapi, sistemnya bukan dengan flat karena jatuhnya justru akan lebih besar dari bank konvensional. “Ekonomi syariah merupakan satu solusi dalam menghadapai tantangan ekonomi. Namun, sistemnya harus mudarobah betul dan mengedepankan kejujuran,” tegas Pakde Karwo.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim Heru Cahyono menyampaikan, aset perbankan syariah di Jatim per April 2018 meningkat 19,25 persen, yang didukung oleh pertumbuhan DPK 19,54 persen dan pembiayaan 17,46 persen. Dengan pertumbuhan itu,market share ekonomi syariah mampu melampui target 5 persen dari yang ditentukan. “Capaian ini merupakan hasil ikhtiar yang cukup lama dan berkat dukungan seluruh pegiat ekonomi dan keuangan syariah di Jatim,” ungkapnya.
Heru – sapaan sapaan akrab Kepala OJK Reg. 4 Jatim menjelaskan, besarnya potensi keuangan syariah di Jatim membuat pihaknya bersama para pegiat keuangan syariah di Jatim menggagas program peningkatan akses keuangan syariah berbasih masjid. Program tersebut mencakup program AKSI UMMAD, SMART MUSLIM, dan penyususunan buku pintar. “Melalui program-program ini diharapkan semakin banyak pengusaha mikro kecil dapat memperoleh akses keuangan syariah. Selain itu para jamaah dan pengurus masjid dapat saling terkoneksi dan mendapat akses keuangan perbankan syariah,” harapnya.
Turut hadir, Ketua Majelis Ulama Indonesia/MUI Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin, Ketua MUI Jatim K.H Abdusshomad Buchori, Ketua PW Muhammadiyah, Dr. K.H Saad Ibrahim, pengurus PWNU Jatim, jajaran pejabat OJK Jatim, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim. (rr)
