JAWA TIMUR, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menekankan, pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan yang ada di perkotaan dengan pembangunan yang ada di pedesaan.
“Urbanisasi merupakan fenomena yang dialami oleh hampir seluruh kota-kota besar di dunia. Kami menyadari hal itu. Maka, kami berupaya untuk menyeimbangkan pembangunan antara kota dan desa menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan yang inklusif,” ujarnya dihadapan Wapres RI Jusuf Kalla dan ribuan Delegasi UN Habitat di Grand City Convex, Senin (25/7).
Ia mengatakan, upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk menyeimbangkan pembangunan antara kota dan desa yakni mewujudkan program preventif dalam mengendalikan urbanisasi.
Pakde Karwo sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa sejak 2009, Pemprov Jatim telah meletakkan pembagunan berbasis pedesaan. Hal tersebut telah menjadikan desa yang ada di Jatim berfungsi sekaligus memiliki sarana prasarana yang memadai dalam rangka mendukung pedesan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
Program spesifik Jatim, terjabarkan pada bentuk bantuan keuangan untuk infrastruktur pedesaan. Selain itu, pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di desa berupa terbentuknya 8.506 Koperasi Wanita dan 4.000 kelompok-kelompok wanita fungsional seperti kelompok pengajian, kelompok jemaat gereja.
Sedangkan, program spesifik di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di implementasikan berupa penyetaraan kurikulum pendidikan melalui Biaya Operasional Sekolah untuk Madrasah Diniyah Ula dan Wustho.
Setelah basis infrastruktur, SDM pedesaan serta LKM pedesaan selesai dibentuk, maka mulai tahun 2016, program yang ada dikomprehensifkan dengan desain pembangunan pedesaan melalui pembangunan industri primer yang didukung oleh penyediaan SDM trampil dari SMK Mini.
“SMK Mini yang dibangun sejak 2014 sampai 2016 berjumlah 270 unit dan telah mampu mencetak sekitar 24.300 tenaga trampil pada 9 bidang keahlian serta memaksimalkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus,” tegasnya.
Pola pembangunan Industri Primer di pedesaan yang telah terlaksana ini bertujuan agar tercipta perluasan lapangan kerja di pedesaan, serta terdapat nilai tambah dari sektor primer yang berada di lingkungan pedesaan. “Dengan pola ini, kami targetkan sampai dengan tahun 2019 angkatan kerja pedesaan akan menjadi tenaga kerja di sektor industri primer dan masih tetap tinggal di pedesaan,” imbuhnya.
Pakde Karwo secara rinci juga menjelaskan, bahwa pembangunan industri primer tersebut, melibatkan pembiayaan model Loan Agreement antara Pemprov Jatim dengan PT Bank Jatim. Pembiayaan yang dilakukan tersebut memiliki suku bunga kompetitif dan murah antara 7 – 9%. Dengan pola ini, akan terjadi hubungan desa-kota yang baik dan positif. Karena arus distribusi barang dari desa sudah memiliki nilai tambah dan menarik untuk dikonsumsi penduduk perkotaan.
“Inilah komitmen kami, bagaimana menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota, sehingga urbanisasi bisa kita kendalikan dan tidak membebani kawasan perkotaan,” tutup Soekarwo.
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, bahwa sebanyak 70 persen masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Karena lahan pertanian masih menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di desa.
“Indonesia, diperkirakan pada 30 tahun mendatang, penduduknya yang berada di pedesaan akan berpindah ke perkotaan. Bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan Indonesia ini akan membutuhkan ketersediaan pangan yang mencukupi,” tegasnya.
Tantangan ke depan, lanjut Jusuf Kalla adalah cara perkotaan menghadirkan sarana permukiman yang baik dan menjadi kunci bagi penduduk dunia untuk bermukim dengan nyaman, dari pikiran negatif menjadi pikiran positif. Kehidupan perkotaan harus berjalan nyaman dan menyenangnkan.
“Inilah Habitat yang menjadi Sustainable Development Goals (SDG’s) yang meminta kita semua dan menjadi program dunia agar kota menjadi bagian positif dan inklusif sekaligus dapat mengakomodasi semua orang tanpa ada larangan orang desa yang akan datang ke perkotaan. Kota harus mampu bertahan dan dapat mengantisipasi kejahatan sosial seperti terorisme hingga bencana. Pertemuan hari ini harus menggambarkan, bahwa dunia harus bekerjasama untuk menghadapi segala situasi perubahan yang terjadi,” tegasnya. (**).
