Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai saat ini harus mempersiapkan ASN (Aparatur Sipil Negara) dari generasi muda yang berkulitas world class.
Artinya, generasi muda yang berkualitas, mampu menanggulangi segala persoalan yang terjadi di masyarakat, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mampu menghadapi hambatan pembangunan dari luar negeri.
“Apabila ada ASN yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata II hendaknya memilih jurusan yang sesuai dengan bidang yang ditangani, jangan hanya untuk mengejar agar dapat mencapai Golongan IV,” ungkapnya.
Ungkapan tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dihadapan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim dalam mengawali tahun 2017 di Halaman Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (3/1)..
Dicontohkan, sampai sekarang Pemprov. Jatim belum mempunyai tukang las bawah laut. Oleh karena itu, ASN di bidang perindustrian bisa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Angkatan Laut, bekerjasama dengan Kobangdikal yang mempunyai tenaga-tenaga kelas internasional di bidangnya.
Prinsipnya, pada kesempatan itu Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo menekankan pentingnya leadership atau kepemimpinan dari masing-masing SKPD/Badan/Biro. “50 persen keberhasilan suatu SKPD/Badan/Biro ditentukan oleh para pimpinan,” jelasnya.
Menurutnya, pembentukan organisasi baru di akhir tahun 2016 sesuai dengan amanah UU No. 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan pelantikan eselon II, III dan IV sebagai pejabat di organisasi baru tersebut, akan dinilai dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Karena menurut Pakde Karwo penempatan para pejabat tersebut dirasa belum ideal.
Pada kesempatan itu Pakde Karwo sangat mengharapkan ASN sebagai agent of change dapat menciptakan terobosan-terobosan baru “One Service One Inovation” artinya setiap SKPD harus mampu menciptakan satu inovasi atau terobosan baru sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Disamping itu untuk memperkuat kinerja Birokrasi diperlukan pula reformasi birokrasi khususnya di faktor IT . “Sudah keharusan untuk bisa memperpendek timelag data analisis, mendekatkan layanan publik ke konsumen, menajamkan strategi bisnis,” jelasnya.
Disampaikan pula dihadapan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim, bahwa pelaksanaan pembangunan Jatim di tahun 2016 banyak mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Antara lain di bidang Sosial Politik, di penghunjung tahun 2016, satu instrumen kinerja permusyawaratan mendapatkan reward dari Pemerintah melalui indikator indeks demokrasi menjadi terbaik nasional. Ini berarti bahwa ruang demokrasiI telah menjadi Mindsteaming dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut dapat terjadi karena Jawa Timur telah membangun model komunikasi yang produktif melalui komunikasi komprehensif Segitiga Plus ( Kepala Daerah – TNI-POLRI-DPRD PLUS Toga Tomas DAN cendekiawanN) serta jika di tingkat desa berfungsinya BABINSA dan BABINKAMTIBMAS. Model tersebut dijadikan sebagai mondel nasional oleh Menkopolhukam
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo menginginkan Biro Humas & Protokol dapat menciptakan media terpercaya (true info) yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas tentang pelaksanaan pembangunan. (**).
