SURABAYA, beritalima.com – Kehadiran Pemuda Pancasila (PP) merupakan satu kemewahan politik bagi Provinsi Jawa Timur. Alasannya, PP mempertahankan secara konsisten menggunakan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup dalam berogranisasi.
Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo – Sapaan Gubernur Jatim sesaat setelah mendengarkan sambutan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) pada pembukaan Musyawarah Wilayah VII PP. Prov. Jatim, di JX International Jl. A. Yani Surabaya, Selasa (21/3).
“Saat ini, sudah jarang kita dengarkan seorang ideolog yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Oleh karena itu kehadiran PP.yang masih mempertahankan Pancasila sebagai ideologi organisasi merupakan satu kemewahan politik bagi Jawa Timur,” ungkap Pakde Karwo
Lebih lanjut disampaikan Pakde Karwo bahwa keputusan Muswil untuk menentukan pimpinan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan ideologi yang dianut oleh PP . “Berhasil tidaknya suatu organisasi sangat bergantung pada pimpinan,” ungkapnya. Seorang pemimpin lanjutnya, haruslah berkeadilan dalam mengambil suatu keputusan.
Dijelaskan pula bahwa kultural dan spiritual sebagai basis pembangunan di Jawa Timur, karena dapat menyelesaikan segala persoalan secara adil. Janganlah membangun budaya tanding untuk menyelesaikan persoalan. “Kedua basis tersebut dapat menyelesaikan persoalan dalam perbedaan. Tujuannya membentuk masyarakat yang harmoni, sejahtera dan saling menghormati,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila KPH Japto Soerjosoemarno, SH pada kesempatan itu sangat mengapresiasi kehadiran Pakde Karwo selaku Gubernur Jatim pada acara Muswil VII PP Prov. Jatim. Hal tersebut mempunyai arti seorang bapak yang memperhatikan pada anak-anaknya yaitu organisasi-organisasi yang tumbuh di tengah masyarakat. Dengan demikian anak-anak juga akan memperhatikan bapaknya dengan cara ikut menyelesaikan persoalan yang ada di daerah.
Menurutnya Muswil mempunyai tiga agenda. Pertama mengevaluasi kinerja lima tahun yang lalu. Keberhasilan dan ketidakberhasilan, kemitraan, hubungan dengan pemerintah daerah, kerjasama antar organisasi dan masyarakat.
Kedua, merencanakan program lima tahun mendatang dan ketiga memilih pimpinan organisasi untuk lima tahun mendatang. Wajib hukumnya untuk melihat kebutuhan anggota.
PP menurutnya bukanlah partai politik, tetapi organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunya sayap partai politik yang bertujuan memperjuangkan kebutuhan para kadernya, oleh karena PP berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya masyarakat untuk menjadi kadernya.
Selain itu PP mempunyai tugas memperbaiki situasi yang saat ini terkotak-kotak sebagaimana yang terjadi sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut dilakukan karena PP dalam berorganisasi berdasarkan ideologi Pancasila. (**)
