SURABAYA, beritalima.com – Pendidikan entrepreneurship atau kewirausahaan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi strategi baru pengembangan sumber daya manusia di Jatim. Pemimpin OPD harus harus memiliki jiwa entrepreneur dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada saat memberikan sambutan Rakor Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi se-Indonesia dan Kepala BKD/Diklat se-Jatim Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Selasa (19/9).
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim, mengatakan jiwa entrepreneurship OPD bisa berubah dan hijrah dengan sikap baru yang lebih mandiri. Sebagai contoh, pembiayaan dengan menjadi BLUD tersebut, sehingga tidak bergantung pada APBD.
“OPD akan lebih produktif bila SDM di dalamnya mampu menjadi entrepreneur atau pengusaha,” katanya.
Untuk menciptakan OPD yang berjiwa entrepreneur, lanjut Pakde Karwo, Pemprov Jatim mendirikan UPT Assestment melalui Badan Diklat Prov Jatim. UPT tersebut menggunakan tahapan talent pool.
“Jadi Diklat kita berkembang dengan didirikannya UPt Assestment yang diharapkan bisa mengembangkan ASN ataupun OPD untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Jatim,” imbuhnya.
Jatim Jadi Provinsi Berprestasi di Indonesia
Dalam sambutan pembukaan, Mendagri Tjahjo Kumolo, menilai Jatim sebagai provinsi berprestasi nomor satu di Indonesia. Menurutnya, prestasi tersebut diraih atas kepemimpinan Pakde Karwo sudah hampir sepuluh tahun memimpin Jatim, mampu mengorganisir masyarakat. “Ini perlu didukung staf yang mumpuni,” jelasnya.
Mendagri juga menambahkan Pakde Karwo juga berhasil melihat dinamika kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat dan perubahan yang cepat. Kuncinya adalah peningkatan SDM.
“Apapun itu pemerintah pusat dan daerah harus hadir untuk melayani masyarakat dengan baik melalui peningkatan SDM. Ini mampu diaplikasikan di Jatim,” pungkasnya.
Dalam arahannya di hadapan Kepala BPSDM Provinsi se-Indonesia dan Kepala BKD/Diklat se-Jatim, Mendagri juga meminta BPSDM dan BKD/Diklat mampu mendorong ASN untuk memiliki imajinasi dan impian. Dengan impian dan imajinasi dapat tercipta konsep dan perubahan dalam birokrasi.
Rakornas BPSDM untuk Penguatan SDM ASN di Indonesia
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, Rakornas BPSDM ini bertujuan untuk penguatan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Indonesia. Sebab SDM memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan.
“SDM yang berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi saat ini,” jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, jajaran BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi seluruh Indonesia dan seluruh BPKPSDN kabupaten/kota berkomitmen mewujudkan SDM ASN yang kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan. (rr)
