SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyatakan, bahwa perdagangan antar pulau dapat berperan sebagai basis pembangunan kemaritiman. Perkuatan konektivitas antar pulau menjadi salah satu kekuatan yang bisa dilakukan mengingat lesunya perekonomian dunia.
Pernyataan tersebut disampaikannya di depan para Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam Forum Konsolidasi Industri Kemaritiman Nasional ke 6 INFACO di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu ( 9/11).
Dihadapan para alumni Universitas Indonesia itu, Pakde Karwo sapaan akrabnya menjelaskan bahwa secara geografis posisi Jatim diuntungkan sebagai centre of grafity atau menjadi daya tarik perdagangan nasional. Hal ini dikarenakan posisi Jatim yang sangat strategis yakni di tengah-tengah arus distribusi barang dan jasa dan merupakan hub perdagangan bagi Indonesia Timur.
Pada triwulan III Tahun 2016, PDRB Jatim tercatat sebesar 1.382 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi atau growth sebesar 5,57 persen. Sementara nasional PDB nasional pada triwulan III, 2016 mencapai 9.245.40 trilliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi hanya 5.04 persen.
Kinerja perdagangan barang dan jasa Jatim di triwulan III tahun 2016 ekspor luar negeri mencapai 210,627 trilliun rupiah sementara impor Jatim mencapai 233,786 trilliun rupiah. “Pada semester I 2016, defisit perdagangan Jatim hanya kalah dengan negara Laos yang menyuplai impor komoditi berupa pupuk,” ungkapnya.
Sebagai basis pembangunan kemaritiman, Pakde Karwo terus menggencarkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang terbentuk sebanyak 26 KPD di seluruh Indonesia. KPD ini berfungsi sebagai Bussines agregator atau pusat lokasi dalam pemasaran, market intelejen dan pusat informasi. Tak hanya itu, KPD juga berfungsi sebagai Liaison Officer atau penghubung dua lembaga untuk berkomunisasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antarlembaga.
Misi dagang melalui KPD ini telah mencatatkan total transaksi senilai Rp. 2.038,53 milliar dari 11 kali digelarnya misi dagang. Jatim dikenal memiliki komoditi utama seperti beras, pupuk, buah dan sayuran, produk olahan makanan dan minuman hingga produk kerajinan. “Bahkan, produk Jatim yang berasal dari UMKM sudah banyak yang go internasional. Kami juga memiliki Jatim Mart di Singapura, semua produk UMKM yang berskala internasional kita jual dan pamerkan di situ,” tuturnya.
Pakde Karwo memiliki strategi dalam mempercepat konektivitas melalui KPD yang tersebar. Salah satu caranya yakni memperkuat sarana infrastruktur conectivity berupa penambahan pelabuhan yang ada di Jatim. Pelabuhan seperti Tanjung Perak Surabaya sebagai pelabuhan lainnya seperti Tj. Wangi di Banyuwangi, Tj. Tembaga di Probolinggo. “Kami akan menyiapkan pelabuhan-pelabuhan yang ada guna memperkecil biaya distribusi angkutan sehingga barang yang tersedia menjadi lebih murah,” ungkapnya.
Demi memudahkan, transaksi di KPD Pakde Karwo menggandeng Bank Jatim untuk membakcup transaksi perdagangan. Bank Jatim akan memberikan fasilitas layanan berupa pemberian kredita perdagangan, fasilitas kemudahan transfer pembayaran hingga Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) bagi pelaku perdagangan.
Manfaat yang dirasakan, pada saat transaksi dagang melibatkan Bank Jatim yakni meningkatkan transaksi antar pulau , mempermudah transaksi perdagangan antar pulau sampai adanya dukungan kepastian pembayaran. “Semoga KPD dapat menjadi lembaga yang menghubungkan antar daerah di masing-masing provinsi sehingga dapat mendukung konsep tol laut dan mereduksi disparitas harga,” tutupnya.
KPBU Jadi Solusi Percepat Pembangunan
Sebelumnya, pada pukul 10.00 Wib. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menghadiri pembukaan Indonesian Infrastructure Week 2016 di Jakarta Convention Centre yang di buka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo sapaan akrabnya menegaskan, bahwa Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi dalam mempercepat pembangunan Indonesia dan Jatim di tengah lesunya ekonomi dunia.
Ia mengatakan, kondisi ekonomi yang kurang baik mengakibatkan turunya Goverment Spending. Oleh karenanya, KPBU merupakan solusi tepat bagi pembiayaan pembangunan. KPBU ini merupakan salah satu sistem publik privat patnership dalam memperlancar pembangunan. “Kerjasama antara pemerintah dengan swasta akan memberi efek positif bagi masyarakat. Masyarakat akan mendapat manfaat besar dari terjalinnya pola kerjasama yang produktif,” ungkapnya.
Pakde Karwo mencontohkan, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang terhenti selama 43 tahun dapat berjalan kembali merupakan salah satu pola pembiayaan yang menggunakan skema KPBU. “SPAM Umbulan adalah sebuah konsep penyediaan air minum yang mandeg sekitar 43 tahun hingga akhirnya pada 2016 dilaksanakan financial closing. SPAM Umbulan merupakan salah satu mega proyek pemerintah dalam mempercepat pembangunan di bidang penyediaan air minum,” tegasnya.
Terkait SPAM Umbulan ini, Pakde Karwo menyambut baik atas tuntasnya SPAM Umbulan. Mengenai, skema KPBU yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa pembiayaan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta memberi dampak terhadap daya beli masyarakat sehingga beban masyarakat menjadi ringan melalui keputusan yang baik.
Artinya, dengan beroperasinya SPAM Umbulan ini akan memberi dampak sekaligus manfaat besar bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). KPBU merupakan pekerjaan pertama yang menggunakan sistem sharing antara pemerintah dan pihak swasta. Sistem KPBU ini merupakan leason learned bagi pola pembangunan ke depan meliputi proyek lainya seperti listrik hingga jalan tol.
Nantinya, jika proyek SPAM Umbulan selesai akan mampu menghasilkan 4.000 liter per detik. Proyek ini memberi manfaat bagi masyarakat Jatim, sekaligus dapat melayani kebutuhan air minum berkualitas bagi sekitar 1.3 juta penduduk Jatim. Terutama, pada 3 kabupaten dan 2 kota di Jatim yakni Kab. Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Surabaya.
Presiden Jokowi mengatakan, kebutuhan infrastruktur kita mencapai 5.500 trilliun akan tetapi kemampuan negara hanya mencapai 1.300 trilliun. Inilah peran dari sektor swasta agar dapat menutupi kekurangan tersebut.
Pembangunan infrastruktur harus terfokus dan dilakukan secara bertahap. Tidak bisa pembangunan dilakukan secara setengah-setengah. Jika proyek infrastruktur pembangunan jalan tol, bandara, listrik, pelabuhan berjalan, akan meningkatkan daya saing di setiap daerah.
Guna mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintah harus terus mendorong peran swasta dan mengambil dana-dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. “Banyak peluang yang kita tawarkan. APBN kita tidak mencukupi untuk mengejar ketertinggalan dalam keterbatasan pendanaan,” tegasnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Indonesia Infrastructure Week (IIW)2016 menghadirkan 600 peseerta pameran dari 37 negara yang menampilkan berbagai produk dan teknologi terkini bagi industri infrastruktur, kontruksi dan telekomunikasi.
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur pemerintah ditaksir saat ini sampai tahun 2019 mendatang mencapai Rp. 5.500 trilliun. Kebutuhan tersebut meliputi mega proyek infrastruktur yang akan dibangun mulai dari jalan tol, jembatan, pelabuhan, kereta, bandara hingga proyek kelistrikan.
Ia menuturkan, IWW 2016 merupakan perhelatan infrastruktur dan konstruksi terbesar di Indonesia dengan mempertemukannya pemerintah dan sektor swasta baik dari dalam maupun luar negeri. “Kegiatan ini juga akan mempertemukan pemangku kepentingan untuk dapat berbagi, berdialog dalam menampilkan produk dan teknologi terbaru sehingga dapat menumbujkan industrinya,” pungkasnya. (**)
