Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prov. Jatim yang baru dilantik hendaknya segera menyinergikan program Nawacita yang sedang dikerjakan dengan program BKBBN Prov. Jatim.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jatim dari Dr. Dwi Listyawardani, Ir. MSc kepada Drs. Kushindarwito, MAP di Bhinaloka, Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Rabu(7/9).
Pakde Karwo sapaan lekatnya meminta BKKBN Jatim harus bisa menjabarkan semua kebijakan BKKBN Pusat bisa disinergikan tugas pokok Pemprov Jatim, sehingga dampaknya bisa dirasakan pada kehidupan masyarakat. Ia mencontohkan, berkaitan dengan Nawa Cita kelima mengenai peningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selama ini Jatim telah berupaya mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya , mendorong agar Jatim menjadi Provinsi Industri. “Dengan menjadi provinsi industri maka semakin banyak masyarakat usia produktif yang bekerja. Apabila banyak masyarakat yang bekerja maka laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Hal ini sebagai upaya mengurangi pertambahan penduduk dan juga mensejahterakan masyarakat,” jelasnya.
Hal itu terbukti, dengan laju pertumbuhan penduduk di Jatim pada tahun 2008 terbanyak dibandingkan provinsi lain. Namun, komposisi tersebut berubah sekitar tahun 2013, dimana laju pertumbuhan penduduk nomor kedua setelah Jabar. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,610 dan angka kelahiran total (TFR) Jatim sebesar 1,946 berhasil ditekan melalui berbagai program kependudukan dan KB. “Ini membuktikan, dengan semakin banyak usia produktif yang bekerja, kenaikan jumlah penduduk di Jatim bisa ditekan, ” jelasnya.
Pakde Karwo menghimbau BKKBN harus lebih peka terhadap kuantitas dan kualitas pendidik. Salah satunya melalui promotif frequentif yang harus disampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya ikut Keluarga Berencana (KB). “BKKBN harus bekerjasama dengan Ponkesdes untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena Ponkesdes bagian terdekat dari masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Pakde Karwo menambahkan, tugas penting Kepala BKKBN Jatim yang baru agar menjaga Angka Kematian Ibu (AKI) yang saat ini mencapai 93,52 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional sebesar 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka itu harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) masih berada di 25,30 per 100 kelahiran hidup dimana capaan itu masih belum memenuhi target MDGs .”Meskipun demikian, kita masih dibawah rata-rata nasional yakni 32 per 100 kelahiran hidup,” tambahnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Surya Chandra Surapaty menuturkan, sesuai UU no. 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN akan berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tentunya tugasnya akan bertambah, terutama mengimplementasikan Nawa Cita.
Nantinya program yang disusun harus menjangkau wilayah dengan kriteria miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, daerah kumuh dan daerah tertinggal lainnya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang tinggal didaerah tersebut bisa merasakan manfaat kegiatan Program KKBPK secara langsung.”Program KKBPK juga harus dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualtias manusia Indonesia agar menjadi modal pembangunan yang memiliki daya saing dalam menghadapi bonus demografi, globalisasi, dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Pelayanan KB juga diberikan dengan memperhatikan siklus usia reproduksi semtnera program pembangunan keluarga menggunakan pendekatan siklus kehidupan,” jelasnya.
