JAKARTA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meraih dua penghargaan Top 40 InovasiPelayanan Publik Tahun 2018.
Penghargaan tersebut ditetapkan melalui Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan-RB) Nomor 636 Tahun2018 tentang Top Inovasi 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dan diserahkan langsungoleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat The International Public Service Forum di AssemblyHall Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11) Ada dua inovasi pelayanan publik yang menjadikan Jatim mendapatkan penghargaanTop 40 yakni Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) danSarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI).
Hanyadua Provinsi yang mendapatkan dua penghargaan sekaligus pada inovasi pelayanan publikyakni Jatim dan DKI Jakarta.Selain tingkat provinsi, terdapat sebanyak lima kabupaten dan dua kota di Jatim yangmendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Untuk tingkatkabupaten diraih oleh Kabupaten Banyuwangi dengan Gugus Antisipasi Cegah AntrianPanjang dengan Antar Obat ke Rumah Pasien (GANCANG ARON) RSUD Blambangan,Kabupaten Lumajang dengan Blood_Jek Si Pengawal Nyawa Unit Transfusi Darah PMI,Kabupaten Malang dengan Percepatan Penurunan AKI dan AKB Melalui Program CONTRAWAR (Contraceptive For Women At Risk) Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana. Selain itu, Kabupaten Trenggalek dengan Gerakan Lansia Sehat MewujudkanMasyarakat Peduli Persoalan Kesehatan di Hari Tua Nanti (GELAS MEMPESONA HATI)Puskesmas Trenggalek, Dinas Kesehatan, serta Kabupaten Tulungagung dengan LayananSyndroma Koronaria Akut Terintegrasi (LASKAR) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak.Sedangkan tingkat kota diraih oleh Kota Madiun dengan DOPARI SAKATU SDN 02Mojorejo, Dinas Pendidikan, dan Kota Surabaya dengan 6 in 1 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Dinas Pengendalian Penduduk,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Tak Takut Kehujanan, Tak TakutKepanasan : Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program RehabilitasiSosial Daerah Kumuh (TAHU PANAS) Dinas Sosial.Dalam sambutannya, Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan, birokrasi harus direform,dibentuk ulang dan diperbaiki. Beberapa waktu lalu sudah terjadi perubahan dalam melayanimasyarakat.
Menurutnya, birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Karena itutimbul upaya melakukan entrepreneur birokrasi.
Artinya prosedur dapat digabungkan sehinggabirokrasi bisa lebih cepat. “Sekarang ini banyak inovasi dan pelayanan lebih cepat dan mudah kepadamasyarakat. Era teknologi maju, upaya pelayanan pada masyarakat harus lebih cepat.
Dulupelayanan satu pintu, sekarang ada mal pelayanan publik,” ujar Wapres RI. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan-RB) Syafruddin melaporkan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah,dunia usaha serta masyarakat sebagai kunci utama pelayanan publik yang prima. Dihadiri
sebanyak 2.000 peserta, 56 praktisi, dan 35 inovator, dari 10 negara. (rr)
