Reregulasi, leadership (kepemimpinan), teknologi informasi (TI), dan kontrol masyarakat menjadi kunci sukses good governance. Jika ingin mewujudkan birokrasi yang baik, maka keempat hal tersebut menjadi faktor penting untuk dikembangkan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjadi Keynote Speaker Sarasehan Mata Rakyat Mitra Birokrat memperingati HUT ke-48 Harian Bhirawa di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis (6/10).
Ia mengatakan, regulasi memegang peranan sangat penting dan yang pertama harus dibenahi. Bukan dengan deregulasi untuk membenahinya, tetapi dengan reregulasi. Yang terpenting regulasi yang mendorong lebih cepat daerah tersebut. Sebagai contoh, Jatim merupakan produsen beras dan berlimpah hasil produksi berasnya. Sebagai wujud reregulasinya, telah dibuat Perda atau Pergub untuk larangan beras impor masuk ke Jatim.
“Pergub-pergub ini adalah beberapa contoh untuk mengubah reformasi birokrasi, karena yang pertama kali harus diubah adalah bukan dari segi manusianya, akan tetapi regulasinya,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.
Setelah regulasi dibenahi, elemen kedua untuk mewujudkan good governance adalah memperkuat leadership dan sumber daya manusia (SDM). Leadership ini sangat penting yang menentukan sebuah keberhasilan. Sekitar 50 persen inovasi dan kesejahteraan ditentukan oleh pemimpin.
“Leadership saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan regulasi yang baik. Yang lain penting tetapi pemimpin itu menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kalau pemimpinnya reaktif, maka yang dibawahnya juga ikut reaktif,” kata Pakde Karwo.
Menurutnya, untuk memperbaiki SDM dapat dilakukan dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan. Semua ahli tentang SDM menyatakan bahwa masalah kesehatan dan pendidikan terutama di vokasional menjadi hal yang penting untuk dikembangkan.
Lebih lanjut disampaikannya, sekitar 2600 SMK ada di Jatim. Terdapat 1.100 yang terakreditasi baik dan 1.500 SMK yang tidak memiliki tempat praktik. Mengenai hal tersebut, Pakde Karwo ingin bekerjasama dengan Kobangdikal dan Kodam V/Brawijaya untuk memperluas BLH yang bisa menggunakan alat-alat tentara. “Kalau tidak dikembangkan SMK-SMK dan BLH di Jatim, maka tahun 2020-2025 posisi SDM kita tidak kompetitif,” jelasnya.
Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi hal perlu diperhatikan untuk mengembangkan SDM. “Orangnya pintar, tetapi kesehatan yang buruk maka dapat berpengaruh dalam kinerjanya,” ujarnya.
Dikatakannya, peningkatan teknologi informasi (TI) menjadi salah satu kunci sukses mewujudkan good governance. Teknologi informasi yang bisa dikembangkan salah satunya dengan menggunakan tracking system.
Elemen lainnya yang tak kalah pentingnya sebagai penunjang good governance yakni adanya kontrol dari masyarakat. Masyarakat dilibatkan langsung untuk mengontrol dan mengritik pemerintah. “Media massa harus ikut mengontrol pemerintah guna memberikan masukan kemajuan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan, Harian Bhirawa sebagai mata rakyat, mata birokrasi telah memberikan saran, masukan, dukungan dan dorongan kepada Pemprov Jatim, sehingga pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Menurutnya, meskipun Harian Bhirawa sebagai mitra birokrat, namun tetap kritis memberikan saran-saran yang bisa membangun kemajuan daerah. “Jangan jadi mitra yang bisa memuji, tetapi harus memberikan kritik yang membangun untuk kemajuan daerah. Harus ada suara rakyat yang dikeraskan. Harian Bhirawa mencoba mengeraskan suara rakyat dan hal itu ditangkat birokrat. Sehingga ada kesinambungan antara keputusan dan kebutuhan rakyat,” jelas Gus Ipul sapaan lekat Wagub Jatim.
Gus Ipul berharap Harian Bhirawa tetap bertahan dan berkiprah di tengah kemajuan teknologi dan media sosial yang semakin marak. Ini bisa terwujud karena Harian Bhirawa memiliki warna tersendiri dalam menyampaikan informasi, yang bisa membedakan dengan media lainnya.
“Harian Bhirawa mampu bertahan dalam situasi yang kemajuan teknologinya luar biasa. Memang ada pergolakan setelah medsos yang makin marak, setiap pengelolaan koran harus punya strategi. Harian Bhirawa diharapkan mampu terus eksis di tengah perkembangan medsos yang semakin marak,” imbuhnya.
Seusai Paparan Pakde Karwo, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng HUT ke-48 Harian Bhirawa yang dilakukan Pakde Karwo dan diserahkan Pemred Harian Bhirawa Nawang Esthi Lestari.
Materi Sarasehan “Mata Rakyat Mitra Birokrat” yang disampaikan empat narasumber yakni Prof. Dr. Hotman Siahaan dengan Menata Ulang Mindset Birokrasi di Pasar Bebas ASEAN, Bupati Bojonegoro Kang Yoto dengan Inovasi Birokrasi dalam Memacu Pembangunan Daerah, Bupati Trenggalek Emil Dardak dengan Membangun Birokrasi yang Inovatif di Pasar Bebas ASEAN, dan Ketua PWI Jatim Achmad Munir dengan Pragmatisme Media. Sarasehan dimoderatori Suko Widodo. (**).
