SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jatin, Dr. H. Soekarwo menghimbau agar setiap keluh kesah masyarakat yang bertujuan untuk perbaikan kinerja pemerintah dan kepentingan umum bisa disampaikan langsung kepada pemangku kebijakan.
“Masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan tersebut kepada saya. Keluh kesah itu, sebagai bahan agar Jatim bisa menjadi lebih baik,” Demikian disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu di Surabaya, Senin(6/2).
Menurutnya, keluh kesah bisa disampaikan melalui berbagai cara seperti melalui surat, lesan ataupun melalui media sosial. Masyarakat harus aktif memberikan masukan agar pemerintah bisa tanggap terhadap permasalahan yang ada di Jatim.” Banyak permasalahan belum diketahui pemerintah yang ada disekitar kita. Akan tetapi dengan media sosial permasalahan tersebut bisa diketahui orang banyak dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,” ucapnya
Pakde Karwo mencontohkan, selama ini pemerintah tidak tahu secara pasti tingkat kerusakan dari jalan nasional dan provinsi yang ada di Jatim Setelah ada pemberitaan dari masyarakat melalui media sosial, dan media online bisa diketahui tingkat kerusakannya.”Dari situ, Pemprov Jatim bisa melakukan tindakan mengatasinya. Untuk masalah jalan rusak, Pemprov Jatim juga kecewa dengan kinerja Balai Besar Perbaikan Jalan (BBPJN) dimana tidak sigap dalam mengatasi jalan yang rusak padahal masyarakat sudah banyak mengeluh terkait hal tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengirim surat kepada Menteri PUPR menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja BBJN. Masyarakat, tambahnya, tidak mau tahu jalan itu kewenangan siapa, yang tahu tanggungjawab hanya Pakde Karwo. “masyarakat sudah betul,” tegasnya
Untuk jalan rusak, sebenarnya ia telah mengusulkan kepada BPK agar dapat melakukan perbaikan jalan nasional tetapi tidak diijinkan. Karenanya, supaya jalan tidak rusak terus, diusulkan perbaikan dengan cara retail, kerusakan sedikit segera ditambal biar tidak tambah parah, bukan skema long section yang selama ini dipergunakan. Yakni baru diperbaiki ketika rusak berat dan melalui sistem tender yang membutuhkan waktu lama.
Dengan skema perbaikan selama ini, menjadi muncul terminologi baru jika di Jateng ada Lawang Sewu, maka di Jatim ada ‘juglangan sewu’. “Ini sarkasme menarik yang muncul karena mekanisme perbaikan jalan yang kurang bagus,” ujarnya. Yang lebih parah lagi, ada orang bilang janji Pakde Karwo palsu. Untuk itu, skema retail perlu menjadi salah satu solusi perbaikan jalan.(**)
