SURABAYA, beritalima.com – Pemprov Jawa Timur terus berupaya menjadikan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di SKPD Pemprov untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ditargetkan pada Tahun 2018 nanti, sejumlah UPT tersebut tidak lagi mendapat penyertaan modal dan anggaran dari pemerintah, melainkan sudah 100 persen membiayai sendiri kegiatan operasionalnya.
Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan bertema “Menjaga Kredibilitas APBN” di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (15/8).
Upaya menjadikan sejumlah UPT sebagai BLUD ini sebagai strategi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam menjaga perekonomian Jatim. Dengan demikian upaya penciptaan kesejahteraan rakyat dapat terus berkelanjutan. Melalui skema BLUD ini nantinya SKPD bisa mencari anggaran sendiri dan kemudian dikelola kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional sehingga bisa mengurangi belanja APBD Pemprov Jatim.
“Kita harus memiliki kreatifitas plus. Jadi harus ada reinventing skema baru di government kita, salah satunya melalui BLUD ini,” ungkap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.
Saat ini, beberapa UPT milik SKPD Pemprov Jatim yang sudah menjadi BLUD seperti RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Soedono Madiun, RSUD Saiful Anwar Malang, RSU Haji Surabaya dan 9 UPT dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim. Selain itu ada beberapa UPT di sejumlah SKPD Prov. Jatim yang saat ini sedang proses menjadi BLUD. Diantaranya Dinas Pendidikan (UPT SMK N 5 Surabaya dan SMK N 5 Jember), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPT Pengembangan Benih Padi dan UPT Pengembangan Benih Hortikultura), Dinas Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP Mayangan Kota Probolinggo dan UPT P2SKP Tamperan Pacitan), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Nantinya, setiap pengelola UPT akan diberi pelatihan dan penjelasan mengenai pengelolaan BLUD. “Kita akan beri penjelasan dan ada training, kemudian kepala dinas jangan terlalu campur tangan. Kami juga membuat sistem tracking di bidang teknologi. Prinsipnya bila pelayanannya dan kualitasnya baik maka mereka mendapatkan pelanggan yang lebih banyak asal lebih cepat, lebih murah dan lebih baik,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
Pakde Karwo mencontohkan, SMK Pariwisata yang memiliki hotel bila dikelola sendiri maka pendapatannya akan menjadi remunerasi. “Kalau tidak menjadi BLUD, pendapatan ini harus disetor ke kas pemerintah,” katanya sembari menambahkan bahwa Tahun 2018 nanti sejumlah BUMD juga akan didorong menjadi Perseroan Terbatas (PT).
APBD Jatim Dukung APBN
Sementara itu, dalam sambutan pembukaan, pakde Karwo menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan APBN. Dimana biaya untuk gaji PNS yang berasal dari DAK dan realisasinya menyesuaikan realisasi APBN, akan didukung oleh PAPBD Jatim. Hal tersebut telah memperoleh persetujuan KPK asal tidak lebih dari 45 persen. “Kita rencanaya hanya 22 persen,” terang Pakde Karwo.
Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim, Wiwin Istanti mengatakan, realisasi pendapatan Jatim per 12 Agustus 2017 tercatat sekitar 86,75 triliun rupiah. Dari sisi belanja APBN TA 2017, dari pagu 52,46 triliun rupiah sampai sekarang dapat terserap sebesar 50,3 persen atau 26,40 triliun rupiah. Sementara untuk dana transfer di seluruh Jatim hingga saat ini sebesar 2,06 triliun rupiah atau 49,6 persen dari total alokasi dana transfer sebesar 4,14 triliun rupiah. Untuk dana desa, telah tersalurkan 3,8 triliun rupiah atau 59,9 persen dari pagu 6,34 triliun. Dana desa ini disalurkan melalui 15 KPPN yang tersebar di wilayah Jatim.
Wiwin mengatakan, pemerintah sendiri akan terus meningkatkan kredibilitas APBN sebagai instrumen pengelolaan ekonomi. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di daerah, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi diantaranya penyusunan spending review, reviewpelaksanaan anggaran, pembinaan sistem pelaporan keuangan dan monitoring evaluasi terhadap dana transfer termasuk dana desa. Juga, memberikan layanan teknis pengelolaan keuangan bagi BLU di Jatim. “APBN sebagai katalisator pembangunan harus dioptimalkan agar menjadi instrumen percepatan dan pertumbuhan ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (RR)
