JAKARTA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan khusus atas terobosan alternatif pembiayaan pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU dari Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. Penghargaan khusus diberikan kepada Jatim atas inovasinya yang berhasil menerapkan skema KPBU atau public private partnership pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri PPN/Bappenas RI Bambang P. S. Brodjonegoro dengan disaksikan Presiden RI Joko Widodo pada saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional/Musrenbangnas 2017 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4).
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim mengatakan, Jatim membuat terobosan atau inovasi dengan melakukan pembiayaan pembangunan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha karena keterbatasan penerimaan APBN dan APBD, sedangkan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuj itu perlu dukungan pembiayaan terutama melalui investasi.
“KPBU ini skema baru. Pada tahun 2015, Jatim mendapatkan penghargaan dari PBB atas skema inovatif yang dilakukan Pemprov Jatim terutama menghadapi situasi pembiayaan APBN dan APBD yang semakin terbatas,” ujarnya menjawab pertanyaan media.
Dijelaskan, Jatim menerapkan KPBU atau PPP di SPAM Umbulan atas biayai pemerintah dan sebagian badan usaha agar masyarakat bisa menikmati air minum dan air bersih dengan harga murah.
“Kalau dibiayai badan usaha per meter kubiknya Rp. 7.000, sedangkan dengan skema efisiensi antar pemerintah serta pembiayaan bersama badan usaha, per meter kubiknya bisa diturunkan menjadi Rp. 2.400,” jelas Pakde Karwo.
Ditambahkan, proyek KPBU SPAM Umbulan direncanakan memiliki kapasitas produksi sebesar 4.000 liter detik, yang akan disalurkan untuj sekitar 1,3 juta orang khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik.
Ke depannya, lanjut Pakde Karwo, skema KPBU akan disiapkan untuk pembiayaan pembangunan berbagai fasilitas seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, pelabuhan di Probolinggo, serta pembangunan Tol Menganti/Legundi-Gresik dari Krian ke Gresik, dengan menggunakan pembiayaan melalui Sarana Multi Infrastruktur.
Kurang Prioritas Tidak Efisien
Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan masih banyak daerah yang belum memiliki prioritas dalam perencanaan pembangunannya. Sehingga hal tersebut berdampak pada anggaran yang tidak efisien dan berkutat dengan rutinitas yang berulang.
“Pertama yang berkaitan dengan anggaran, saya ingin ingatkan kita sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas,” kata Jokowi panggilan akrabnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan agar kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah memiliki prioritas pembangunan, tidak perlu banyak maksimal tiga atau lima buah saja sehingga ada hasilnya, misalnya infrastruktur dan investasi.
“Saya ingatkan agar di kementerian, lembaga, kabupaten, kota berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Namanya prioritas fokus di bawah tiga lebih baik, kalau masih sulit lagi di bawah lima. Jangan semua diprioritaskan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyinggung mengenai pentingnya integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Integrasi harus betul-betul terkonsolidasikan dengan baik.
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas RI Bambang P. S. Brodjonegoro menjelaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yanh menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Kedua, perkuatan pengendalian perencaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.
Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBD, APBD, maupun badan usaha meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema KPBU dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).
“Dalam rancangan RKP 2018, pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4-6,1 persen atau pada titik 5,6 persen,” harapnya.
Selain itu, Bambang menjelaskan, dalam rangka percepatan pembangunan, Musrenbangnas 2017 juga melaksanakan sesi pembahasan khusus Papua dan Papua Barat. Pembahasan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat dititikberatkan pada bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta hukum, kelembagaan dan tata kelola. (**/did)
