MALANG, beritalima.com – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengungkapkan pentingnya pendekatan keadilan dalam menyelesaikan problem sosial. Pendekatan keadilan tersebut sejalan dengan Pancasila yang menjadi kontrak konstitusi negara, utamanya pada sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Problem sosial di negara ini merupakan fokus penting bagi kita, oleh sebab itu pendekatan keadilan harus dieterapkan dengan langkah-langkah konkrit,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Seminar Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa/BEM seluruh Indonesia di Guest House Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jumat (08/09) malam.
Pakde karwo menjelaskan, langkah konkrit dalam menerapkan konsep kerakyatan diantaranya dengan peduli pada UMKM, pemberian suku bunga murah dan tidak mengenakan pajak pada pengusaha kecil. Industri kecil atau UMKM harus dibantu sebab kontribusinya terhadap PDRB cukup besar, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan 9,5 persen. “Negara harus benar-benar hadir memberi interfensi pada masyarakat khususnya industri kecil di level small medium enterprise/ SME,” tegas Pakde Karwo.
Menurut Pakde Karwo, perbankan harus memihak pada pada masyarakat kecil, apalagi saat ini suku bunga bagi industri kecil justru mencapai 18% sedangkan yang besar hanya 14%. Oleh sebab itu, Jatim telah membuat peningkatan akses perbankan dengan membentuk Bank UMKM dan Tani. Selain itu juga dibentuk PT. Penjaminan Kredit Daerah/Jamkrida sebagai penjamin bagi mereka yang feasible namun tidak bankable. “Pemprov Jatim juga menerapkan model loan agreement dengan sasaran UMKM di sektor primer dan sekunder. Suku bunganya pun cukup murah atau di kisaran 7 hingga 9%,” urainya.
Pakde Karwo menambahkan, Jatim telah ditetapkan sebagai pilot project penerapan ekonomi syariah, dengan penyertaan modal eksternal non APBD sebesar Rp. 500 trilyun di Jatim. Dari total dana tersebut ada sekitar Rp.360 trilyun yang tidak berada pada industri jasa keuangan, oleh sebab itu usulnya supaya disalurkan pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Hal ini penting dilakukan, karena jumlah ponpes di Jatim sangat banyak. “BMT diupayakan bisa menjadi jaringan baru pada industri jasa keuangan, tapi sistemnya harus mudharobah murni bukan flat. Karena sebenarnya konsep syariah adalah kejujuran,” tukasnya.
Di akhir Pakde Karwo berpesan pada seluruh perwakilan BEM yang hadir, bahwa mahasiwa harus ikut terlibat dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Karenanya negara harus memberi ruang publik, agar mahasiwa bisa berdialog dengan pemerintah secara langsung terkait program teknologi dan science yang akan dikembangkan. “Ruang publik ini menjadi penting untuk melibatkan semua pihak secara partisipatoris, serta menjadi standar dalam demokrasi. Jadi manfaatkanlah orang-orang yang bagus dan kompeten dalam membangun proses pemerintahan,” pungkasnya.
Kegiatan Seminar Nasional BEM Seluruh Indonesia tersebut dihadiri 12 institusi diantaranya Institut Pertanian Bogor/IPB, Universitas Negeri Yogyakarta/UNY, Universitas Mulawarman Samarinda, Institut Teknologi Sepuluh Nopember/ITS, Institut Teknologi Nasional/ITN, dan IKIP PGRI Pontianak. Turut hadir Wakil Rektor 3 UB Malang Prof. Dr. Arief Prajitno, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.
Jatim Terapkan Dual Track
Pakde Karwo menjelaskan bahwa Pemprov Jatim terapkan sistem dual track dalam pengembangan SDM, saat menjawab pertanyaan dari mahasiswa terkait pola pendidikan vokasional. Dual track tersebut lanjut Pakde Karwo yakni lewat jalur formal melalui pembentukan SMK dengan memperbaiki kualitas prosesnya. Sedangkan untuk jalur non formal lewat pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Provinsi berstandar internasional. “Saat ini sudah ada 291 SMK yang terstandar, karenanya kami akan terus memperbaiki standarisasi SMK yang ada di Jatim. Serta bekerjasama dengan perusahaan untuk membuat program link and match,” terangnya.
Terkait SMK Mini, Pakde Karwo menyampaikan bahwa saat ini jumlahnya mencapai 270 dan yang aktif sebanyak 264, dan setiap tahunnya mampu melatif 52 ribu siswa. “Pada tahun 2017 ini kami telah mematangkan konsep smart province, dan pola dual track tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM vokasional yang kurang memadai,” urai Pakde Karwo. (rr)
