Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan agar perencanaan anggaran bersifat final dan realistis, bukan dinamis. Hal ini penting dilakukan agar ke depannya tidak timbul defisit baik di anggaran maupun penerimaan.
“Anggaran final ini penting karena kab/kota di Jatim itu sebanyak 64,40 persen anggarannya berasal dari dana DAU, dana transfer dan DAK,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim saat menghadiri rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Hotel JW Marriot Surabaya, Senin (27/8).
Kepada Banggar DPR RI, Pakde Karwo juga menyampaikan permasalahan di lapangan terkait penyaluran dana transfer dan dana desa. Menurutnya, dalam petunjuk pelaksanaan terkait dana transfer seperti BOS, BOK, dan DAK Non Fisik, sering terlambat dan seperti tidak ada koordinasi antara Kementerian Keuangan/Kemenkeu dan kementerian teknis. Untuk itu, ia mengusulkan agar petunjuk teknis pelaksanaan DAK sebaiknya dikeluarkan oleh Kemenkeu atau Bappenas, setelah melakukan koordinasi dengan kementerian teknis.
Permasalahan lainnya, lanjut Pakde Karwo, batas akhir penyampaian dokumen daftar kontrak kegiatan sudah harus diinput paling lambat tanggal 21 Juli 2018, sedangkan sebagian kegiatan masih dalam proses pengadaan barang/jasa (lelang).Apabila sampai batas akhir penyampaian dokumen daftar kontrak kegiatan DAK Fisik belum diinput, maka DAK Fisik untuk kontrak tersebut hangus dan pembayarannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kami menyarankan agar batas akhir penyampaian daftar kontrak kegiatan, masih ada kesempatan input data sampai dengan batas akhir penyaluran DAK Fisik Tahap 3,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
Terkait penggunaan dana desa, Pakde Karwo mengatakan di Jatim sebanyak 88,44% digunakan untuk infrastruktur, 6,5% untuk pemberdayaan masyarakat, 4,05% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 0,96% untuk pembinaan kemasyarakatan. Ia mengusulkan agar proporsi penggunaan dana desa sebaiknya 50 persen untuk infrastruktur dan 50 persen untuk usaha ekonomi produktif.
“Jangan keseluruhan 88 persen digunakan untuk infrastruktur. Ini tidak memberi nilai tambah pada kegiatan ekonomi, hanya transportasi. Iya kalau infrastruktur digunakan untuk transportasi barang jasa, lha kalau hanya untuk orang,” kata Pakde Karwo.
Ditambahkannya, dalam rangka optimalisasi dana desa untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan, Pemprov Jatim telah mengambil kebijakan dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di seluruh kabupaten/kota. Sampai saat ini, di Jatim telah terbentuk 4.025 BUMDesa atau 52,11 persen dari total 7.724 desa yang ada di Jatim.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI, Aziz Syamsudin mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan yang riil dan komprehensif terkait pelaksanaan anggaran. Masukan baik dari gubernur maupun perangkat lain seperti Kanwil Pajak akan disampaikan dalam rapat dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, September mendatang. “Kami mencatat poin-poin dari Bapak Gubernur untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Turut hadir dalam rapat ini Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Pj. Sekdaprov Jatim, Kepala Bapenda Jatim, Kepala DPMD Jatim, serta dari Kanwil DJP Jatim I, II, dan III. (rr)
