SURABAYA, beritalima.comb- Bupati dan walikota hendaknya berpedoman dan mengacu kepada visi dan misipresiden, serta visi dan misi gubernur, dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.Hal tersebut perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai kepusat.Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat PengangkatanSumpah Jabatan dan Pelantikan 12 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan WakilWalikota Masa Jabatan 2018-2023 di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara GrahadiSurabaya, Senin (24/9) pagi.
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, sebagai wujud aplikasiacuan yang bisa dilakukan yakni menjabarkan dan implementasikan sesuai konteks dankondisi daerah masing-masing. Program-program kementerian dan lembaga di pusat harusdijamin dapat terkonsolidasi dengan baik.
Demikian pula program-program lintas provinsi danlintas kabupaten/kota agar bisa difasilitasi dan disinergikan dengan sebaik-baiknya.“Tidak ada kabupaten/kota yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dan programdari pusat yang turun ke provinsi dan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota,” ujarnya. Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikanperhatian terhadap permasalahan utama di masing-masing daerah utamanya terkaitkesejahteraan masyarakat.Sebagai contoh, berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2017 di JawaTimur, Kabupaten Probolinggo mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak nomor tigayaitu sebanyak 225.130 jiwa dengan prosentase penduduk miskin sebanyak 20,52 persen.Pada bidang kesehatan kabupaten/kota tahun 2017 di Jatim, Kabupaten Bangkalanterdapat kasus stunting sebanyak 43,0 persen yang merupakan persentase tertinggi se-Jatimdan kasus kusta sebanyak 260 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-4 se-Jatim.
Sedangkan Kabupaten Nganjuk memiliki kasus angka kematian bayi sebanyak 147 kasusyang merupakan jumlah terbanyak ke-8 se-Jatim. Melihat hal tersebut, permasalahan-permasalahan itu harus segera ditangani bersamaseluruh stakeholder pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.9 Poin Penting Bagi Bupati/WalikotaKe depan, Pakde Karwo meminta bupati dan walikota juga memperhatikan 9 poinpenting dalam melaksanakan tugasnya.
Diantaranya, dalam mengelola keuangan daerahagar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, belanja APBD harus menguatamakanbelanja publik terutama memberikan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah;memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, meningkatkankesempatan kerja, investasi dan ekspor, tingkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan,revitalisasi pertanian serta penegakan hukum;Selain itu, juga perlu melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain dalamrangka mewujudkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan serta untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah; meningkatkan kualitaslayanan publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi danstandarisasi pelayanan serta meniadakan pungutan liar; menerapkan prinsip-prinsip tatapmerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah.Lebih lanjut disampaikannya, poin penting yang tak kalah pentingnya, yaknimemberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam upayapeniadaan korupsi, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa; menjalinhubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah yang dapatmembawa peningkatan dan kemajuan daerah yang berdampak kepada peningkatankesejahteraan masyarakat; segera menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD; danDilarang melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejaktanggal pelantikan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Terdapat 12 Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota Periode 2018-2023yang dilantik oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo yakni Bupati-Wakil Bupati probolinggo,Bupati-Wakil Bupati Bangkalan, Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro, Bupati-Wakil BupatiNganjuk, Bupati-Wakil Bupati Pamekasan, Bupati-Wakil Bupati Pasuruan, Bupati-WakilBupati Magetan, Bupati-Wakil Bupati Madiun, Bupati-Wakil Bupati Lumajang, Walikota-WakilWalikota Malang, Bupati-Wakil Bupati Bondowoso, serta Bupati-Wakil Bupati Jombang.Bude Karwo Ingatkan TP PKK Tetap Sebagai Mitra PemerintahSeusai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota, kegiatandilanjutkan dengan Pelantikan 12 Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Masa Jabatan 2018-2023 di Provinsi Jatim oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim Ny. Dra. Hj.Nina Soekarwo, M.Si.Dalam sambutannya, Bude Karwo sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatimmengingatkan agar TP PKK tetap menjadi mitra bagi pemerintah.
Sebagai mitra harus terusmensupport apa yang dilakukan pemerintah. Apalagi peran TP PKK sangat penting dandapat menjangkau masyarakat hingga dasawisma.“Jangan sampai TP PKK memberatkan pemerintah,” ujarnya sambil menjelaskanberbagai pekerjaan rumah yang perlu ditangani bersama-sama dan menjadi prioritasterutama pada sektor kesehatan. (r)
