SURABAYA, beritalima.com – Era Globalisasi menuntut perubahan yang sangat cepat. Tanpa disadari, nilai-nilai luhur Pancasila mulai pudar di tengah-tengah masyarakat. Beberapa waktu belakangan ini, Pancasila berubah dari konsensus politik ke konsensus konstitusi. Untuk itu, hal ini harus dijaga karena tidak ada satu konsep pun di dunia yang mengangkat nilai kultural.
“Negara yang maju adalah negara yang membangun basis kulturalnya kemudian diangkat menjadi nilai-nilai ideologis. Untuk itu kita harus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai cara pandang hidup atau way of life dalam menghadapi globalisasi,” Hal ini disampaikan Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat menghadiri Konsolidasi Fraksi Partai Nasdem se-Indonesia di Pakuwon Imperial Ballroom Surabaya, Senin (20/3) sore.
Menurut Pakde Karwo, menjaga Pancasila harus melalui budaya hukum yang sangat baik. Selama ini hukum kita hanya melarang dan membolehkan, bukan mendorong dan memfasilitasi. Hukum kita belum memfasilitasi Pancasila sebagai cara pandang hidup atau way of life. Sebagai contoh, masih banyak Organisasi Masyarakat (ormas) dibebaskan tanpa Pancasila. “Kami usul, hukum memfasilitasi ini. Saat ini banyak ormas yang tidak berlandaskan Pancasila, seharusnya ormas seperti ini tidak boleh hidup di Indonesia. Hukum harus memfasilitasi dan melindungi yang lemah,” katanya.
Menurutnya, konsep restorasi sangat pas dilakukan untuk membenahi kembali struktur Pancasila dari konsensus politik menjadi konsensus konstitusi. Restorasi mengembalikan sesuatu yang hilang karena globalisasi. Maka hukum menjadi alat penjaga Pancasila. “Bila hukum sudah dilakukan misal DPR sebagai alat organisasi, maka posisi ini menjadi posisi strategis. Kewenangan DPR sangat besar menjaga konstitusi. Jangan sampai ada dekonstruksi seperti itu, hukum bagian untuk menjaga demokrasi,” ungkapnya.
Kemudian di bidang politik, Pakde Karwo mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya musyawarah mufakat. Menurutnya, nilai adalah sesuatu yang tidak bisa dikuantitas. “Ada kemunduran bila kita selalu menggunakan suara terbanyak atau voting. Bila ini diteruskan Pancasila akan sepi. Politik kita adalah politik kekeluargaan, saling silaturahmi, bukan tanding besar-besaran,” pesannya.
Pakde Karwo bercerita, beberapa hari yang lalu bersama Menteri Perdagangan meresmikan dashboard perdagangan. Hal ini dilakukan karena akhir-akhir ini banyak produk yang beresiko seperti kosmetik yang mengandung merkuri. Untuk itu diperlukan aturan perlindungan konsumen sesuai standar World Trade Organization (WTO). Dalam hal ini, konsep Pancasila sangat terasa dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. “Bila kita membiarkan atas nama efisiensi maka kita tidak akan menang,” katanya.
Di akhir, Pakde Karwo mengusulkan adanya sinergi tiga pilar plus, yakni Babinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa ditambah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pembangunan bisa dilakukan bila kondisi aman dan nyaman. “Modal sosial ini menjadi pencegahan dini terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat,” katanya (**)
