MALANG, beritalima.com| Di tengah pandemi covid 19 tepat dengan musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), banyak keluhan dari para siswa dan walimurid tentang dugaan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh beberapa sekolah di Kabupaten Malang, salah satunya di SMPN 1 Tumpang.
Para walimurid tersebut mengeluhkan terkait biaya SPP sodaqoh senilai Rp 100 ribu per bulan, dan juga soal dana investasi yang ditarik oleh pihak sekolah sebesar Rp 1,500,000,- dalam waktu tiga tahun. Menurut walimurid bahwa harusnya SPP Shodaqoh itu seikhlasnya tanpa dipatok harga.
“Harusnya shodaqoh itu seikhlasnya, gak dipatok dengan harga Rp 100 ribu. Dan dana investasi itu ada pertanggung jawaban namanya juga investasi,” ungkap Salah satu walimurid SMPN 1 Tumpang, Kabupaten Malang, Sabtu 27/06.
Selain itu, para walimurid merasa keberatan membayar uang investasi sebesar Rp 1,5 juta ditambah lagi dengan uang sodaqoh Rp 100 ribu per bulan dan setiap tahun ajaran baru pasti ada uang investasi, uang sodaqoh dan uang seragam yang berkisar Rp 800 ribuan.
“Apalagi aturan sudah dijelaskan mulai dari kementrian hingga peraturan gubernur, dan untuk siswa – siswa yang bersekolah di SMP Negeri semuanya ditanggung Pemerintah Pusat maupun daerah serta ada subsidi dana BOS. Jadi, penarikan uang pada siswa tidak dibenarkan dan pungli dan lagi semua sumbangan atau iuran pihaknya belum pernah di ajak musyawarah,” katanya pada awak media.
Sementara itu Kepala sekòlah SMPN 1 Tumpang Mahmud Asyari menyampaikan bahwa segala bentuk pungutan maupun sumbangan yang ada di sekolah ini semuanya wewenang Komite. Karena sekolah juga punya program. Dirinya sebagai Kepala Sekolah tidak ikut campur urusan tersebut.
“Terkait temuan adanya uang investasi Rp 1,5 juta serta uang sodaqoh Rp 100 ribu yang digagas komite. Langsung saja ke ketua komite yang menjelaskan persoalan tersebut, karena semua yang telah diputuskan komite sekolah, telah melalui rapat dengan seluruh Wali Murid yang ada, dan sekolah tidak mengetahui,” ujar Mahmud di Kantor SMPN 1 Tumpang.
Ia juga menyampaikan bahwa program sekolah itu, sudah sesuai dengan tuntutan wali siswa yang ingin anaknya lebih berprestasi, dan itu sesuai program program sekolah.
Suyitno Komite Sekolah SMPN 1 Tumpang menyampaika bahwa segala bentuk apapun terkait adanya sumbangan yang melibatkan siswa telah dirapatkan secara musyawarah dengan Wali Murid.
“Dan pastinya kami juga berkoordinasi dengan Kepala sekolah. Bahkan, jika ada Wali Murid yang merasa tidak mampu langsung datang pasti kami berikan keringanan, semua sumbangan yang ada tidak ada paksaan,” tegas Suyitno.
Pihaknya, lanjut Suyitno, tiap tahun ada tiga kali pertemuan melaksanakan rapat dengan perwakilan Wali Murid. “Jadi tidak benar kalau kami dari komite dalam mengambil keputusan apapun tanpa rapat dengan Wali Murid,” imbuhnya. [San]
