JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST melakukan kegiatan panen padi varietas unggul baru Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Ini merupakan panen raya dari kegiatan demfarm dan perbenihan padi sawah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Panen dilakukan Senin (20/9) dihadiri sejumlah stakeholders pertanian seperti Kadistanbun, Kepala BPTP, camat, kepala desa, Dandim dan kepolisian. “Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh petani di Indonesia yang tangguh menopang ekonomi Indonesia di tengah hantaman pandemi Covid-19. Negara mesti memberi dukungan kepada petani karena berjasa besar menopang perekonomian nasional,” kata Johan dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Kamis (23/9).
Melalui kegiatan panen raya di dapil dia, wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini ingin memberi pesan bagi ketahanan pangan nasional, tidak alasan lagi buat pemerintah melakukan impor beras termasuk jenis premium atau beras khusus.
Johan menegaskan, semuanya sudah bisa kita tanam dan diproduksi sendiri di Indonesia termasuk beras premium untuk sushi. Saat ini BPTP NTB telah mengembangkan dan bahkan sudah memiliki jenis VUB dengan nama Tarakas, ungkap Johan.
Johan memaparkan, jenis padi yang kita panen saat ini adalah tipe padi fungsional yang memiliki manfaat khusus atau tipe spesifik seperti Impari Nutrisi Zink. Tipe ini memberi manfaat untuk mencegah stunting, ada tipe baroma (basmati beraroma), dan Pamelen (Padi merah pulen) serta jenis Jeliteng (beras hitam), yang semuanya merupakan produksi beras premium atau beras khusus.
Melalui panen raya ini, kata Johan, saya tegaskan agar pemerintah segera hentikan impor beras khusus karena kita mampu produksi dengan kualitas tidak kalah bagus.
Karena itu, Johan mengingatkan agar pemerintah memperhatikan faktor penting untuk peningkatan produksi seperti adanya air, benih/bibit berkualitas, ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan tepat dosis, alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pemberdayaan penyuluh pertanian.
Menurut Johan, saat ini Kabupaten Sumbawa memiliki sarana dan prasarana produksi yang sangat memadai. Karena itu, perlu dukungan dalam hal stabilisasi harga dan anggaran memadai untuk menjaga stabilitas produksi petani padi di Sumbawa sebagai salah satu sentra beras nasional.
Lebih jauh diungkapkan, dari sisi tenaga kerja, sektor pertanian menyerap sekitar 30 persen angkatan kerja. Karena itu, sudah wajar jika pemerintah harus memberikan dukungan anggaran yang seimbang dengan persentase tenaga kerja tersebut. “Saya menyayangkan kebijakan anggaran saat ini untuk pertanian terus menurun,” kata Johan.
Pada kesempatan itu, Johan juga meminta Pemerintah Daerah membuat afirmasi kebijakan supaya sektor perhotelan, pariwisata dan berbagai pangsa pasar lokal lainnya agar menggunakan produk pertanian lokal atau Sumbawa seperti komoditas beras, daging, kopi dan lain sebagainya.
“Kebijakan ini penting sebagai keberpihakan terhadap petani lokal agar produknya terserap oleh pasar dengan harga yang kompetitif dan hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani lokal demi kesejahteraan mereka,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
