Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto menghadiri Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat (Rapim TNI AD) yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, bertempat di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Mabesad, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Dalam rangka mewujudkan visi Renstra TNI AD 2015-2019 dan dihadapkan pada perkembangan situasi saat ini, tema yang diusung pada Rapim ini adalah “Dengan Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal, Profesional, Modern Dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI AD Siap Mendukung Tugas Pokok TNI”. Tema ini adalah pedoman dalam pembangunan TNI AD yang sesuai jati diri TNI serta memiliki jiwa dan karakter sebagai ksatria dan patriot bangsa.
Kasad dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Rapim TNI AD tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI yang dilaksanakan di Mabes TNI pada tanggal 23-24 Januari 2018 yang lalu. “Tujuan dari Rapim TNI AD ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017, menyamakan persepsi, menyampaikan kebijakan dan garis besar Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (P3A) tahun 2018, serta pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI AD pada tahun 2018,”ujarnya.
Dijelaskan Kasad, beberapa sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Rapim TNI AD tahun 2018 sesuai dengan Program 100 Hari Panglima TNI dan merupakan _Quick Win_ yang harus dicapai TNI AD dan merupakan penilaian utama terhadap kapabilitas dan kapasitas dari semua pejabat terkait diantaranya Bidang Organisasi, Bidang Doktrin, Bidang Personel, Bidang Pengembangan Kemampuan, Bidang Material dan Bidang Penggunaan Kekuatan untuk Perang maupun Selain Perang.
Lebih lanjut disampaikan, menghadapi perubahan paradigma pertempuran yang mengarah ke perang hibrida, TNI AD harus menyelaraskan Doktrin Kartika Eka Paksi dan doktrin-doktrin turunannya dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Pusat Komando dan Pengendalian Angkatan Darat juga harus direvitalisasi sebagai fungsi strategis dalam pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI AD.
“Dalam Rapim TNI-Polri yang lalu, Presiden mengingatkan tentang semakin berat dan kompleksnya tantangan ke depan. Lebih rinci lagi, Panglima TNI menjelaskan bahwa ancaman kesenjangan ekonomi, senjata biologi serta perang hibrida dan siber, harus diantisipasi dengan baik oleh bangsa Indonesia dan TNI AD secara bertahap melakukan penyelarasan pembangunan kekuatannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman-ancaman tersebut,” ujar Kasad.
Jenderal TNI Mulyono menegaskan, TNI AD harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat dan bangsa Indonesia agar terhindar dari krisi, apalagi sebagai tentara rakyat yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. TNI AD memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan kebangsaan. Untuk itu, selain untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat, kerja sama TNI dengan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan nasional.
“Dinamika lingkungan strategis tadi tentunya tidak bisa dihadapi hanya dengan business as usual, akan tetapi harus dengan cara berpikir dan bertindak secara _extraordinary_ dan _out of the box_, seperti yang ditekankan oleh Panglima TNI,” jelasnya.
Oleh karenanya, selain terus menyiagakan kekuatan terpusat dan mengoptimalkan peran Komando Kewilayahan, TNI AD juga membangun kekuatan di Papua, Natuna, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan, untuk mengantisipasi eskalasi di kawasan regional dan di dalam negeri.
Kasad juga menyampaikan, TNI AD juga harus diperkuat dengan Alutsista dan Sistem Siber yang handal, memiliki interoperabilitas antar Angkatan dan sesuai dengan tipologi wilayah. Untuk mendukung tersebut, maka Fungsi Litbang harus diberdayakan secara optimal agar menghasilkan produk kajian yang memiliki nilai strategis, bermanfaat secara fundamental dan berkelanjutan.
Dalam hal pembangunan Postur TNI AD, dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas dan cenderung menurun, sasaran yang ditetapkan dalam MEF Tahap I dan II di tahun lalu belum tercapai, bahkan diprediksi tahun ini pun akan mengalami hal serupa.
“TNI AD harus lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas agar sasaran MEF II tetap dapat tercapai pada akhir tahun 2019. Hal ini tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja, agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada laporan keuangan Kemhan/TNI dapat diperoleh kembali tahun ini. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban TNI AD kepada rakyat atas penggunaan anggaran pertahanan negara bagi pembangunan kekuatan Angkatan Darat,” tegasnya.
Rapim TNI AD tahun 2018 diikuti pejabat eselon pimpinan, Pembantu pimpinan, Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan/Gubernur/Direktur dan Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI AD serta pejabat Komandan Korem berpangkat Perwira Tinggi.
