JAKARTA, Beritalima.com-
Dalam rangka pembinaan potensi maritim di tanah air, termasuk kegiatan menyambut Hari Armada, Panglima Komando Armada (Koarmada) RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., MM, CHRMP menggandeng HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) baik di pusat maupun di daerah.
Demikian hasil pertemuan antara Panglima Koarmada RI dengan Ketua Umum HNSI, Laksamana TNI (Purn) Sumardjono di Wisma Elang Laut Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Pangkoarmada RI menyampaikan beberapa pokok kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan potensi maritim. Yaitu kegiatan bakti sosial, makan siang bergizi, bersih bersih pantai dan kampung bahari nusantara.
Selain itu ada kegiatan Pembinaan Potensi maritim di Pulau Dabo Singkep yang akan mengundang organisasi Budha Suci (Budhha Tzu Chi). HNSI juga akan dilibatkan untuk membantu kegiatan.
Menanggapi hal itu, Sumardjono menyambut baik dan siap mengikuti seluruh kegiatan Koarmada yang sudah direncanakan.
Ketum HNSI juga menyampaikan laporan kunjungan dari Dirjen PDSPKP yang ingin meningkatkan kerjasama antara Kementerian Kelautan Perikanan dengan HNSI yang selama 15 tahun ini tidak terjalin dengan baik, diantaranya adalah meng-update data nelayan melalui program KUSUKA.
Sumardjono menambahkan, saat ini HNSI sedang melaksanakan perbaikan data base nelayan yang bekerjasama dengan KKP, dan ia meminta agar TNI AL juga dapat mendukung atau bekerjasama dalam pengumpulan dan perbaikan data base ini.
Ketum menyarankan agar para Mantan Kadiskum TNI AL diminta suportnya dalam membina para nelayan khususnya di bidang hukum laut internasional.
Menanggapi saran tersebut, Panglima merespon positif. Ia membenarkan bahwa nelayan adalah mata dan telinga dari kita yang berada di garda terdepan. Oleh karena itu seluruh pangkalan akan memberikan pembekalan Bela Negara kepada para nelayan bekerjasama dengan HNSI.
Tentang masalah kesejahteraan para nelayan, Sumardjono menyampaikan masalah pembagian keuntungan antara pemilik kapal (juragan) dengan Nakhoda dan ABK kapal yang dirasa kurang adil. Hal ini perlu dibenahi dengan aturan yang perlu dibuat lebih jelas.
Demikian juga dukungan kesejahteraan dari Pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, BPJS, peningkatan ekonomi, bantuan alat tangkap, Cold storage dll yang perlu didorong dan pemerataan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Dalam kesempatan tersebut, Denih Hendrata menyampaikan sudah memerintahkan ke seluruh jajaran agar kapal 5 GT kebawah tidak usah diperiksa apa lagi ditangkap atau ditahan.
Namun dibantu untuk dibina agar melengkapi kekurangan yang ada. Adanya kasus penahanan kapal ikan 5 GT kebawah beberapa waktu lalu sudah diperintahkan untuk dilepas.
“Kita butuh HNSI untuk bekerjasama dalam membantu membina para nelayan ini,” ujar Panglima.
Pertemuan yang bersifat kekeluargaan tersebut menghasilkan point-point kerjasama yang positif untuk pembinaan dan kesejahteraan para nelayan.
Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Aspotmar Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Priyo Suseno, Dinas Pembinaan Potensi Maritim (Dispotmal) Mabesal bapak Joko dan Sespri Panglima Kolonel Dharmawan.
Sedangkan dari HNSI, selain Ketum Sumardjono juga ikut hadir Bendahara Umum Dea Anggraeni, dan dua orang staf khusus, Djoko Sungkono dan Faisal Manaf.(Yul)
