Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar meningkatkan profesional, intensifkan pendampingan dan pengawasan terhadap sistem pengelolaan keuangan, serta laksanakan evaluasi dan pembahasan lebih mendalam. Optimalkan pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
Demikian amanatnya Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang dibacakan Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengawasan TNI-Kemhan tahun 2019 dengan mengusung tema “Penguatan Peran APIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Negara Guna Menjamin Penggunaan APBN yang Fokus dan Tepat Sasaran di Lingkungan TNI/Kemhan” di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2019).
Panglima TNI berharap kepada seluruh Komunitas Pengawasan di lingkungan TNI dan Kemhan agar meningkatkan profesionalismenya sebagai Auditor serta membangun sinergitas agar tugas pokok dapat tercapai dengan optimal.
Panglima TNI menyampaikan bahwa pada tahun 2019 opini Laporan Keuangan Kemhan dan TNI telah mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana pada tiga tahun sebelumnya berada pada penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Capaian tersebut sejalan Visi Kabinet Indonesia Maju yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, dimana menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia, reformasi birokrasi, serta penggunaan APBN yang fokus dan tepat,” ujarnya.
Selanjutnya, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab yang strategis untuk berperan dalam melaksanakan fungsi penguatan pengawasan terhadap reformasi birokrasi, mendorong terbentuknya Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta mencegah terjadinya fraud melalui pembuatan peta risiko Satker.
“Bila diselaraskan dengan perintah Presiden RI, maka Inspektorat tidak sekedar menemukan adanya kesalahan saat evaluasi, namun lebih penting lagi, memberikan pencerahan dan bersama-sama mencegah hal itu terjadi,” jelasnya.
Panglima TNI menggaris bawahi hasil audit kinerja yang telah dilaksanakan oleh Itjen TNI. Hasil review yang telah diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, demikian pula pada mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan TNI agar dijalankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan. “Terkait dengan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan UO Angkatan, saya minta sisa waktu yang ada digunakan dengan baik sesuai ketentuan yang ada,” ujarnya.
