Berdasarkan monitoring penguatan pengawasan bahwa efektifitas fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap kegiatan audit dan review di jajaran inspektorat di lingkungan TNI memiliki peran penting terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI.
Demikian amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dibacakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI DR. Didit Herdiawan, M.P.A.,M.B.A., pada pembukaan Rakorwas Inspektorat TNI dan Kemhan Tahun 2016, yang mengangkat tema “Dengan Semangat Profesionalisme, Sinergitas dan Soliditas Aparat Inspektorat, Kita Tingkatkan Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”, bertempat di Aula Gatot Subroto, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/12/2016).
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, peran APIP disamping melaksanakan tugas sebagai auditor juga melaksanakan review/penelaahan terhadap Laporan Keuangan (LK), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). “Salah satu indikator keberhasilan bidang penguatan pengawasan adalah profesionalisme APIP,” katanya.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, saat ini pemerintah sedang melaksanakan langkah strategis dengan menerapkan program reformasi birokrasi. “Langkah tersebut diambil guna membangun Aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintah dan pembangunan nasional dengan fokus pada upaya peningkatan kinerja birokrasi pemerintah,” jelasnya.
“Kegiatan peningkatan kualitas pemeriksa internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan, pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Panglima TNI.
Diakhir amanatnya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa, berkaitan dengan reformasi birokrasi, peran APIP merupakan agen perubahan (agent of change) guna mendorong peningkatan kinerja di masing-masing instansi pemerintahan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan struktur pemerintahan yang bersih (clean government) melalui penguatan pengawasan.
Sebelumnya, Kasum TNI Laksdya TNI DR. Didit Herdiawan dihadapan 135 peserta Rakorwas Inspektorat TNI dan Kemhan Tahun 2016 yang berlangsung selama satu hari, menyampaikan bahwa didalam reformasi birokrasi sudah ada tim government dan good government. “Dengan kondisi seperti ini maka perlu adanya paradigma baru yang dibuat oleh Kemhan dan TNI, untuk menyatukan visi dalam rangka memberikan contoh kepada Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang ada di Republik ini,” ucapnya.
Kasum TNI mengharapkan para Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mampu memberikan masukan dan pendampingan sebagai konsultan di dalam melaksanakan kegiatan masing-masing Unit Organisasi (UO) di lingkungan Kemhan dan TNI terjadi peningkatan, sehingga analisa perencanaan proses bisnis inspektorat yang berkaitan dengan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, dapat dilaksanakan dengan baik.
Turut hadir pada acara tersebut diantaranya, Irjen TNI Letjen TNI Setyo Sularso, Irjen Kemhan Marsdya TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Dansesko TNI Letjen TNI Agus Sutomo, S.E., Danjen Akademi TNI Letjen TNI Bayu Purwiyono, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Prihadi Agus Irianto R., para Asisten Panglima TNI dan para Kabalakpus TNI.
