Wilayah kedaulatan Republik Indonesia terdapat beberapa perbatasan dengan negara lain dan Pemerintah RI juga sudah mencanangkan sinkronisasi pilar pembangunan nasional dan satuan TNI. Oleh karena itu, Pembangunan Nasional dan Satuan TNI di Perbatasan perlu adanya sinkronisasi.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan 200 Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Daerah Perbatasan se-Indonesia pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara dengan tema “Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara RI Untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017”, yang di buka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, bertempat di The Ball Room Hotel Aryaduta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).
“Pembangunan di daerah perbatasan perlu dilakukan sembilan agenda prioritas sesuai Program Nawacita Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Inilah yang harus sama-sama kita sadari betul dan agar kita tidak Jawa sentris lagi di wilayah-wilayah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Panglima TNI.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, pembangunan pulau-pulau strategis terluar seperti Natuna, Morotai, Biak, Merauke, Saumlaki dan Selaru seharusnya dibangun secara serentak. “Karena kondisi ekonomi kita saat ini belum memungkinkan, maka pembangunan dititik beratkan ke Natuna terlebih dahulu, namun dengan adanya situasi perkembangan ISIS di Marawi maka sekarangpun kita harus mempercepat pembangunan di Morotai,” ucapnya.
Lebih lanjut Panglima TNI menuturkan bahwa penyebaran gelar satuan TNI pasti akan berdampak pada perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. “Begitu ada satuan TNI pasti secara perlahan ekonomi di daerah itu akan berkembang, contoh pada tahun 1989 di Ogan Komering Ilir dibangun pusat latihan tempur militer dan tidak begitu lama, Kabupaten tersebut sudah pecah menjadi tiga Kabupaten karena disitu dibangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, pasar dan lain-lain,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan awak media terkait pembangunan daerah perbatasan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa pembangunan wilayah perbatasan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden RI Ir. H Joko Widodo bahwa kita tidak lagi Jawa sentries termasuk TNI. “TNI dalam merencanakan dan melaksanakan penyebaran satuan pasukan tentunya mengacu pada konsep-konsep pembangunan nasional di wilayah masing-masing,” ucapnya.
Terkait beberapa kemungkinan jalur masuknya teroris dari Marawi ke Indonesia, Panglima TNI mengatakan bahwa jalur masuk ke Indonesia bisa dari Marawi ke Kalimantan Utara, Marawi ke Manado dan Bitung, Marawi ke Ternate dan Morotai lewat pulau-pulau seperti Talaut, Miangas, Tangir, kemudian juga dari pulau panglima di Kalimantan. “Ini semuanya sudah ditempati oleh pasukan TNI, Angkatan Laut sudah melaksanakan patroli, Angkatan Udara juga sudah melaksanakan pengintaian dengan pesawat Boeing, kemudian TNI juga sudah melaksanakan kerja sama patroli dengan Angkatan Bersenjata Filipina atau The Armed Forces of the Philippines (AFP),” ujarnya.
