Pembangunan Pangkalan bukan hanya di Natuna tetapi juga di Morotai, Biak, Saumlaki dan tempat-tempat terluar, jadi prioritas utama pembangunan sekarang adalah Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada awak media disela-sela acara Forum Tematik Bakohumas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/5/2016).
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengatakan bahwa, laut perlu pengawasan, semua batas laut harus diawasi, bila ada ancaman bisa segera untuk mengatasi, jika diperlukan alat utama dan sistem senjata yang tertinggi dan tercanggih, berdasarkan hasil simposium Angkatan Udara, maka yang terbaik saat ini adalah Sukhoi 35. “Kalau kita memiliki Sukhoi 35, sudah dipastikan kita menjadi yang terbaik,” imbuhnya.
Untuk kebutuhan pengadaan Alutsista TNI, Panglima TNI mengatakan bahwa, TNI tidak membeli, namun mengajukan Spec kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) karena yang mengadakan pemerintah. “Kebutuhan sekarang yang diusulkan adalah seperti dikatakan Presiden RI Ir. Joko Widodo bahwa poros maritim dunia otomatis laut kita luas terbuka,” ucapnya.
Disamping terus mengembangkan kekuatan TNI di Natuna yang terpenting Diplomasi Peace and Stability di Laut Cina Selatan, Panglima TNI menyampaikan bahwa, TNI berpedoman pada kebijakan pemerintah yaitu: Pertama; himbauan pemerintah agar semua negara bersama-sama untuk mewujudkan situasi keamanan dan damai di Laut Cina Selatan, karena jalur urat nadi ekonomi di dunia. Kedua, pemerintah menghimbau kesemua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang bisa membuat instabilitas di Laut Cina Selatan.
“Jadi semua yang dilakukan TNI pasti berpedoman kepada dua poin ini, karena Laut Cina Selatan ini menjadi fokus, kemungkinan terjadi konflik dan lain sebagainya, maka kita harus menyiapkan segala kemungkinan, sehingga jangan sampai orang lain yang bertikai kita kena imbasnya,” pungkas Panglima TNI.
Disinggung tentang progres pertemuan Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk membahas keamanan laut dan joint deklarasi, Panglima TNI mengatakan akan ada lagi pembahasan teknisnya, itu baru tingkat Menteri, TNI sudah merumuskan, dan hasilnya dikirim ke Filipina dan Malaysia. “Dalam joint deklarasi di area yang human interest tersebut, memang memungkinkan tidak hanya di laut Sulu. Di wilayah-wilayah perbatasan dengan Malaysia kita bisa lakukan, kemudian kita dengan Filipina yang berbatasan dengan Sulawesi Utara,” katanya.
