Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si., meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan memimpin diskusi terkait penanganan Covid-19 bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi, bertempat di Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (4/9/2021).
Kegiatan diawali Panglima TNI Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri dengan meninjau serbuan vaksinasi dengan target Vaksinasi 2.000 dosis didukung dengan 80 Nakes (TNI 40 Nakes, Polri 16 orang dan Pemda 24 Nakes), disamping itu di wilayah Sulut juga serentak di tiap-tiap Kodim dengan target keseluruhan 2.000 orang.
Dalam peninjauannya, Panglima TNI berkesempatan berdialog virtual dengan para Dandim yang di wilayahnya yang melaksanakan vaksinasi.
“Pak Dandim, Kapolres dan Bupati harus terus bersinergi ya dalam melaksanakan serbuan vaksinasi, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara,” kata Panglima TNI.
Kemudian Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri melanjutkan kegiatan dengan mengecek kesiapan 4 Pilar dalam mengawaki aplikasi Silacak untuk membantu menangani Covid-19 di Sulut. “Kunci keberhasilan pengendalian Covid-19 di Sulawesi Utara adalah meningkatkan tracing kontak erat. Tracing kontak erat memang harus benar-benar kita masifkan,” ungkap Panglima TNI.
Selanjutnya Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri dan memimpin rapat dengan Forkopimda Sulawesi Tengah. Kegiatan diawali dengan penjelasan dari Gubernur Sulut Bapak Olly Dondokambey.
Gubernur Sulut menjelaskan bahwa saat ini Sulut mengalami kemajuan yang baik, yaitu tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Sulut cukup tinggi. “Hal tersebut tentunya tidak lepas dari komitmen dan sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi, termasuk dalam penegakan disiplin Prokes dan percepatan vaksinasi bagi masyarakat Sulut,” ujarnya.
Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa penanganan pandemi membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat. “Salah satu yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kasus positif adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.
“Rata-rata positivity rate Provinsi Sulut berada di angka 19,21%, masih jauh diatas standar yang ditetapkan WHO yaitu dibawah 5%,” tambahnya.
Saat ini rasio pelacakan kontak erat terhadap 1 kasus konfirmasi di Prov. Sulut berdasarkan Dashboard Kemenkes adalah 2,97. “Target kita harus 1:15. Artinya saat ini baru 3 orang dilacak dari setiap 1 kasus konfirmasi,” jelas Panglima TNI.
“Kita ambil contoh di Kab. Bolaang Mongondow Timur. Tidak ada testing, tracing dan BOR, juga rawat inap RS, tetapi terdapat data kasus konfirmasi dan data kematian yang tinggi,” ucap Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tren penurunan kasus jangan diartikan sebagai kelonggaran untuk kembali beraktivitas sama seperti sebelum pandemi.
“Sulut harus memperkuat upaya penanganan secara sinergis dan serius sesuai kondisi wilayah masing-masing. Pemda juga perlu untuk mengedukasi masyarakat agar mau dirawat di Isoter,” tegasnya.
“Isoter memudahkan monitoring dan perawatan sehingga segera tertangani apabila terjadi perburukan pada pasien. Dengan demikian pasien dapat ditangani sesegera mungkin karena isoter telah dilengkapi Nakes, obat-obatan, alkes dan sarana pendukung lainnya,” katanya.
Terkait vaksinasi, Pemda bersama instansi terkait, TNI-Polri, BNPB, Kemenkes harus meningkatkan sinergitas, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam serbuan vaksinasi.
